DPR tak ingin kasus narkoba serupa Bupati Ogan Ilir terjadi di Pilkada 2018

Merdeka.com - Kasus narkoba telah menyeret berbagai kalangan. Mulai dari profesi artis bahkan sampai kepala daerah diketahui pernah terjerat narkoba.

Oleh sebab itu, dalam kontestasi Pilkada serentak 2018, DPR mengingatkan betul proses rekrutmen calon kepala daerah agar tak kecolongan. Anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo sepakat kalau seluruh calon kepala daerah harus bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bahkan, mendukung BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan upaya tes urine terhadap para calon kepala daerah.

Kasus narkoba yang pernah menjerat putra Cawagub Sumsel Mawardi Yahya yakni, Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Mawardi pada Maret 2016 lalu diminta dijadikan pelajaran. Jangan sampai kasus serupa terulang lagi kepada para calon kepala daerah yang mau dalam Pilkada Serentak 2018.

"Sepakat, untuk pejabat pemerintah pejabat negara itu harus clear and clean dari masalah narkoba. Oleh karena itu, kalau ada keinginan dari pada BNN dilibatkan saya rasa tepat ini untuk memberikan contoh," kata Firman di Jakarta, Selasa (17/4).

Dia menilai, kasus Bupati Ogan Ilir sebenarnya tidak lagi dalam posisi pembelajaran, tapi memang hukumnya wajib bahwa bagi pejabat pemerintah dan pejabat negara itu harus melawan narkoba bukan malah menggunakan narkoba.

"Kalau ada pejabat terindikasi menggunakan itu tentunya berhentikan saja dari jabatanya, itu bukan pemimpin yang baik. Bagaimana kalau ada pemimpin ada yang menggunakan narkoba, bagaimana rakyatnya. Saya kira harus ada tindakan kementerian terkait," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Untuk itu, Firman menyarankan kepada BNN melakukan sidak tes urine terhadap para calon kepala daerah serta seluruh pejabat negara baik kementerian, lembaga termasuk juga anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Karena, kata Firman, isu narkoba ini sudah terjadi dimana-mana sehingga apabila BNN melakukan itu tujuannya sangat baik untuk memberikan jawaban kepada publik bahwa kepala daerah juga clear dan clean dari narkoba.

"Sebetulnya BNN bisa juga melakukan itu (sidak) untuk melakukan tes urine, karena ini untuk kebaikan juga. Bila perlu, KPU membuat regulasi bahwa satu persyaratan untuk memenuhi menjadi calon kepala daerah atau anggota legislatif itu harus bebas narkoba," jelas dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mendukung usulan BNN untuk melakukan sidak kepada seluruh para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2018. Sebab, jangan sampai ada kepala daerah terpilih nanti ternyata terlibat kasus narkoba.

"Ya bagus, kalau perlu sidak dengan BNN/BNNP di sela-sela kampanye para calon sehingga lebih natural keadannya tanpa persiapan khusus para calon," kata Muzzammil.

Menurut dia, langkah sidak terhadap para calon kepala daerah untuk dilakukan tes urine itu memang pengecekannya dalam waktu singkat. Bahkan, hal ini harus dilakukan agar calon kepala daerah bisa dipastikan bersih dari narkoba.

"Itu lebih baik daripada setelah terpilih baru diketahui yang bersangkutan bermasalah dalam narkoba," ujarnya.

Di samping itu, Muzzammil menilai secara umum memang tes kesehatan yang sudah memiliki payung hukum. Namun, bukan berarti tes urine yang dilakukan oleh BNN terhadap calon kepala daerah itu dilarang tapi dibolehkan.

"Tidak ada masalah dan bagus jika dilakukan dalam kerangka sebagai bentuk komitmen kepala daerah untuk anti narkoba, itu bisa jadi arena kampanye anti narkoba semua calon," jelas dia.