DPR tak masalah pemerintah ubah mitra kerja 3 kementerian
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan perubahan mitra kerja yang dilakukan pemerintah dengan beberapa komisi di DPR tidak akan mempengaruhi kinerja lembaga legislatif itu.
"Saya kira dari sisi DPR tidak ada kendala kok. Gak ada masalah sebetulnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut Fadli pergantian mitra dari tiga kementerian tersebut ialah dampak dari ketentuan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Jauh-jauh hari Fadli menyatakan pernah mengingatkan hal ini pada pemerintah.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK? Kerjasama Astra dan FKT UGM Sementara itu, Head of Environment Astra, Bondan Susilo menegaskan telah lama bermitra dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (FKT UGM) dalam rangka meningkatkan karbon di beberapa objek.
-
Kenapa Menkominfo ubah singkatan nama kementeriannya? 'Komdigi,' jelasnya.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Kenapa Kemnaker ajak 3 lembaga internasional? 'Kami sangat berharap dengan kegiatan ini kami dapat memperkuat hubungan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dengan organisasi internasional seperti JICA, KOICA, dan ILO untuk bersama-sama bersinergi memperkuat kemampuan ketenagakerjaan dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia,' kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Senin (13/5).
"Sejauh ini masih status quo, karena ada tiga kementerian ini kan konsekuensi dari nomenklatur yang dibuat oleh presiden sendiri. Waktu itu sudah kami sampaikan itu bisa menimbulkan suatu masalah," tuturnya.
Seperti diketahui beredar surat di DPR terkait pergantian mitra komisi di DPR. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Setya Novanto itu bertanggal 1 Juli 2015. Perubahan tersebut memasukkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bermitra kerja dengan Komisi V DPR. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Marwan Jafar ini sebelumnya bermitra dengan komisi II.
Selain itu, pergantian juga terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimitrakan dengan komisi IV. Terakhir adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII, kini dimasukkan ke Komisi X. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaJumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca SelengkapnyaAda sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaRUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaDPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca Selengkapnya