DPR tak mau ada kubu-kubuan Polisi dan militer di BIN

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 hari ini. Ada dua agenda rapat yang akan dibahas, salah satunya mengenai laporan Komisi I terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, uji kelayakan kepada Budi berjalan dengan lancar. Dia juga memastikan hasil putusan di DPR pun tidak ada masalah dan tinggal diserahkan kepada presiden.

"Kita melihat hasil fit and proper test hari kemarin berjalan lancar, tidak ada hal apapun. Hasil keputusannya di tingkat I tidak ada masalah, sehingga bisa langsung dibawa ke tingkat II," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika nantinya jabatan kepala BIN diisi dari latar belakang Kepolisian. Oleh sebab itu, lanjutnya, usai mendapat persetujuan resmi dari DPR, maka Presiden bisa segera dilantik Budi.

"Bukan saatnya lagi dikotomi untuk dari sisi militer atau kepolisian semua ini adalah pembantu presiden. Panglima TNI juga mandatory presiden, kepala Kepolisian, BIN ini jadi triangle bekerja sama membantu kaitan advisor keamanan negara dan ketertiban," tegasnya.

Usai dilantik Presiden, Taufik berharap, Budi bisa lebih aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap segala ancaman. Harapan lainnya BIN bisa menjadi instrumen penting dalam mengantisipasi perang digital yang dapat mengancam kedaulatan negara.

"Kami berharap BIN bisa mengayomi masyarakat dan deteksi dini lebih profesional terutama dalam ancaman-ancaman dalam dan luar yang berusaha merongrong NKRI kita. Ketiga adalah BIN juga bisa jadi andalan kita dalam antisipasi kemajuan perkembangan cyber, kemajuan teknologi informasi," harapnya.

Selain pembacaan hasil uji kelayakan dan putusan, agenda rapat paripurna kali ini yakni pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006.