DPR Usul Aturan Larang Eks Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Masuk UU Pilkada

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengingatkan KPU tidak membuat peraturan yang menabrak norma dalam undang-undang. Hal tersebut menanggapi draf Peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor di Pilkada.

"Kalau soal semangatnya sama bahwa KPU menciptakan norma baru ya, tapi norma baru jangan juga nanti bertabrakan dengan norma yang sudah ada. Dari semangat kita tidak ada masalah," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Saan menyarankan, aturan tersebut dimasukan dalam UU Pilkada. Saan mengungkit kembali aturan serupa yang dibatalkan saat Pileg 2019.

"Menurut saya itu jauh lebih baik karena itu kan di UU daripada di PKPU, karena kan PKPU harus menterjemahkan dari UU Pilkada," kata Saan.

Dia optimis masih ada waktu untuk melakukan revisi UU Pilkada. Saan mengatakan, kalau fraksi memiliki komitmen bersama, bisa dikejar revisi untuk melarang mantan napi tanpa mengganggu tahapan Pilkada.

"Menurut saya itu akan bisa ke kejar. Kalau misalnya kita punya komitmen yang sama, masih bisa terkejar kalau misalnya mau diadakan revisi Undang-Undang Pilkada," kata Saan.

Dia mengatakan, Nasdem mendukung KPU melarang mantan napi koruptor mendaftarkan diri sebagai kepala daerah.

"Kalau Nasdem mendukung, karena waktu Pileg lalu walaupun diuji materi KPU kalah, kita mendukung dan bahkan kita menandatangani Pakta Integritas dan kita tidak memasukan satupun caleg baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun RI yang ada eks napinya," ucapnya.