Follow
DPR Usul Sanksi Pengguguran agar Calon Kepala Daerah Tertib Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mendorong adanya sanksi pengguguran untuk pasangan calon Pilkada 2020 bila melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, sanksi pengguguran paling efektif untuk membuat paslon tertib dibanding sanksi peringatan dan tertulis.
"Kalau tidak ada sanksi yang kepada paslon, misal sanksi pengguguran, kalau melanggar, sampai sekarang tidak ada sanksi pengguguran, misal ada sanksi tertulis ada sanksi peringatan padahal kita bermain dengan nyawa, cara paling efektif mengendalikan syahwat paslon agar tim juga rapih, pengguguran," ujarnya dalam diskusi virtual Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).
Harusnya, kata dia, bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan sekali saja langsung digugurkan. Menurutnya, ketentuan sanksi yang ada sekarang belum cukup keras dan tegas untuk membuat paslon di Pilkada taat protokol kesehatan.
-
Bagaimana cara mencegah komplikasi? Komplikasi merupakan penyakit yang bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin mengatur pola hidup sehat.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana cara bijak dalam menghadapi larangan ini? Sebagai langkah bijak, Anda bisa menunggu pelaksanaan kurban selesai baru memotong rambut dan kuku.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Bagaimana cara tinta pemilu mencegah kecurangan? Tinta pemilu digunakan untuk memberikan tanda khusus pada jari pemilih yang telah memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini bertujuan untuk mencegah pemilih melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali.
"Dan kita harus memahami psikologi orang Pilkada itu kayak mengeluarkan seluruh sumber daya," ucapnya.
Politikus PKS itu menambahkan, para paslon di Pilkada akan memanfaatkan peluang saat kampanye semaksimal mungkin untuk menang. Sehingga, jika aturannya tidak tegas, mereka akan tetap bandel.
"Jadi do or die, jadi atau mati. Jadi betul-betul peluang dia mengambil (kesempatan), mata gelap, apapun di tabrak, ini cuma kartu kuning kok, gak kartu merah, yang penting menang. Nah itu berbahaya sekali," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah dan Pj kepala daerah yang aktif bermain judi online.
Baca Selengkapnya
Jamia berharap permasalahan ini tidak terjadi di tempat lain
Baca Selengkapnya
Pengawasan melekat dilakukan secara terus-menerus ke semua anggota.
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca Selengkapnya
Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU diberi sanksi peringatan keras karena menerima pendaftaran pencalonan Gibran
Baca Selengkapnya
Pemkab Banyuwangi menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan dini yang marak terjadi.
Baca Selengkapnya
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya
Budi berharap, sanksi ini bisa memutus perundungan yang sudah terjadi puluhan tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Larangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya