DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras
Merdeka.com - Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut. DPR merencanakan akan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal Sumber Waras. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.
"Saya baru dengar dari Bamus tadi akan dibuat pansus sumber waras," kata Bambang atau dikenal juga dengan Bamsoet, saat menghadiri acara buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/8).
Namun Bamsoet enggan mengomentari adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan BPK perihal Sumber Waras. Menurutnya, dua lembaga tersebut harus kembali dipertemukan guna mendapat titik temu soal polemik ini.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
"Ya dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BPK yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum lihat, tapi yang pasti BPK tetap berpendirian ada kerugian negara, sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan itu. Belum loh," jelasnya.
Lain halnya dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menganggap, pembentukan Pansus soal Sumber Waras terlalu berlebihan.
"Enggak perlu lah itu, apalagi (dibentuk) Pansus," kata Benny.
Menurutnya, yang sebaiknya dilakukan oleh dua lembaga ini adalah duduk bersama untuk menemukan perbedaan-perbedaan dalam menilai kasus ini. Dia pun menyerahkan semuanya kepada BPK dan KPK mengenai hasil pastinya apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.
"Komisi III tidak mendukung, tidak membela satu lembaga. Kami menghormati keputusan yang dilakukan oleh KPK dan BPK," tandasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaUsulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya