Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras

DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras sidang paripurna dpr. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut. DPR merencanakan akan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal Sumber Waras. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

"Saya baru dengar dari Bamus tadi akan dibuat pansus sumber waras," kata Bambang atau dikenal juga dengan Bamsoet, saat menghadiri acara buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/8).

Namun Bamsoet enggan mengomentari adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan BPK perihal Sumber Waras. Menurutnya, dua lembaga tersebut harus kembali dipertemukan guna mendapat titik temu soal polemik ini.

"Ya dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BPK yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum lihat, tapi yang pasti BPK tetap berpendirian ada kerugian negara, sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan itu. Belum loh," jelasnya.

Lain halnya dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menganggap, pembentukan Pansus soal Sumber Waras terlalu berlebihan.

"Enggak perlu lah itu, apalagi (dibentuk) Pansus," kata Benny.

Menurutnya, yang sebaiknya dilakukan oleh dua lembaga ini adalah duduk bersama untuk menemukan perbedaan-perbedaan dalam menilai kasus ini. Dia pun menyerahkan semuanya kepada BPK dan KPK mengenai hasil pastinya apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

"Komisi III tidak mendukung, tidak membela satu lembaga. Kami menghormati keputusan yang dilakukan oleh KPK dan BPK," tandasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?

Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas PDIP di DPR Emosi Sentil Mafia Tanah BPN, Ungkit Peran Besar Konglomerat
VIDEO: Panas PDIP di DPR Emosi Sentil Mafia Tanah BPN, Ungkit Peran Besar Konglomerat

Politisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Jokowi saat Dicecar Keras Heboh Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
VIDEO: Ekspresi Jokowi saat Dicecar Keras Heboh Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Baca Selengkapnya