DPRD Tangsel bakal coret dana hibah yang naik drastis jelang pilkada
Merdeka.com - DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempersiapkan langkah untuk menolak rencana Pemkot Tangsel yang akan menaikkan dana hibah jelang pelaksanaan pilkada akhir tahun ini.
Naiknya dana hibah yang drastis itu diduga akan dipergunakan incumbent Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie di Pilkada Tangsel.
"Kita berencana meneliti, mempelajari dan mencoret sejumlah dana hibah yang membengkak itu. Rencananya, Selasa (6/10) akan dibahas dalam paripurna," kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Shaleh Asnawi, Sabtu (3/10).
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Berapa honor Pantarlih Pilkada 2024? Besaran honor yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 1 juta per bulan.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana Pantarlih membantu Pilkada 2024? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan.
Saat ditanya, apakah sebelumnya tidak pernah sebesar ini angka dana hibah, menurut Shaleh, dirinya tidak tahu. "Dalam pembahasan sebelumnya juga sudah deadlock soal hibah, tetapi dalam artian deadlock masih mempelajari. Semua fraksi kecuali Golkar setuju dengan angka hibah," kata politikus Partai Hanura itu.
Sedangkan ketika disinggung apa saja yang sudah dicoret oleh DPRD dalam rencana perubahan APBD pada dana hibah tahun ini, dia mengatakan, belum sampai dicoret. "Kalau kata Ketua DPRD (dari Golar) tidak ada, tetapi saya bilang akan ada, kita semua sudah wacanakan itu kok," katanya.
Meningkatnya dana hibah secara drastis sebagai usulan Pemerintah Kota Tangsel pada Perubahan APBD Tangsel tahun 2015 ini, dari Rp. 29.568.000.000 menjadi Rp. 105.264.648.518,- atau naik sebanyak 256% dari anggaran semula dianggap tak wajar.
"Pemberian hibah tidak taat pada asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu tidak transparan, berupa pencantuman nama penerima, alamat penerima dan besarannya," kata Suhendar yang juga Koordinator TRUTH Tangsel, Selasa (29/09).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel M Ramlie mengatakan, sampai dengan saat ini DPRD masih solid mendukung apa yang telah direncanakan penggelontoran dana hibah. "Itu hanya suara di luar bahwa ada kepentingan untuk petahana soal dana hibah, wajar itu lah karena ini tahun politik," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaGaji dan THR PNS Habiskan Anggaran Rp70 Triliun, Naik dari Tahun Lalu yang Hanya Rp49 Triliun
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya