DPW PKB Jateng Usulkan Empat Nama Calon Sekjen
Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah menggodok nama-nama yang bakal menjadi Sekretaris Jenderal partai untuk periode 2019-2024. Sejumlah nama sudah masuk di kantong Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
Namun, Muhaimin yang kembali terpilih sebagai Ketum aklamasi masih enggan menyebutkan sosok para kandidat Sekjen.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, Yusuf Khudori mengatakan, banyak usulan dan kajian mengenai siapa yang akan menggantikan Hanif Dhakiri sebagai Sekjen saat ini. Sebab, di hari kedua Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, pengurus DPW Jawa Tengah tengah mempertimbangkan empat nama.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana cara pengisian posisi ketua harian PKB? 'Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029,' pungkasnya.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
"Ada Pak Jazil (Jazilul Fawaid) ada Pak Hasan, ada Pak Lukman (Lukman Hakim) ada Faisol Reza. Banyak itu dari kader-kader yang potensial," katanya di Hotel Westin, tempat dihelatnya Muktamar PKB, Rabu (21/8).
Dari nama-nama tersebut, dia mengungkapkan, tidak sedikit pula usulan dari Jawa Tengah agar Hanif tetap bertengger di jabatannya sebagai Sekjen. Akan tetapi berdasarkan tradisi sebelumnya di PKB, Yusuf menilai posisi Sekjen tidak dijabat sebanyak dua periode.
"Ada yang bilang enggak pernah dua kali jadi Sekjen," tukasnya.
Sementara itu, pemilihan Sekjen dilakukan setelah masa tugas pengurus partai periode 2014-2019 telah selesai.
Di hari pertama Muktamar, secara aklamasi Muhaimin kembali menjabat sebagai Ketum periode 2019-2024. Hari kedua, kader PKB mengadakan rapat komisi untuk melakukan rapat pleno menentukan Sekjen.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menerima lima pendaftaran bakal Cagub dan Cawagub Jateng
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca SelengkapnyaHendy beralasan, masa jabatannya di periode pertama yang tidak sampai 4 tahun, membuatnya merasa belum banyak berbuat untuk masyarakat Jember.
Baca SelengkapnyaGubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berakhir pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini PKB tengah mencari dukungan ke berbagai partai politik untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.
Baca SelengkapnyaMeski Heru Budi tidak diusulkan oleh DPRD, tetapi masih bisa diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaBila dinamika politik berjalan secara dinamis dan Gus Yusup tak mungkinkan cagub namun tak menutup kemungkinan bakal menjajal cawagub.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf didorong maju sebagai kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.
Baca SelengkapnyaPDIP menugaskan kadernya untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Cak Imin untuk Pilkada Jateng.
Baca Selengkapnya"Hal ini memang bukan yang pertama kali didengar. Apalagi ada datanya," imbuh Hasto.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya