Drama Pilkada Kota Kediri, PDIP batal dukung petahana dan Hanura tolak tanda tangan

Merdeka.com - Ada drama menarik dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Kediri. DPC PDIP yang sebelumnya mendukung pasangan incumbent Abdullah Abu Bakar–Lilik Muhibbah, tiba-tiba berbelok arah di hari terakhir pendaftaran ke KPUD. DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Samsul Ashar-Teguh Junaedi.

Karena peliknya masalah persyaratan pendaftaran perihal syarat administrasi, Samsul Ashar dan Teguh Junaidi sengaja mendaftar ke KPUD di hari terakhir pendaftaran Rabu (10/1) malam. Namun pendaftaran tersebut nyaris gagal karena Ketua DPC Hanura enggan tanda tangan, padahal hal tersebut menjadi prasyarat pendaftaran.

"Pada Rabu malam (10/1) Ketua DPC Hanura sempat menolak tanda tangan surat dari DPP. Alasannya rekomnya dari pusat, sementara daerah merasa ditinggal. Pukul 21.00 WIB akhirnya mau tanda tangan dan langsung ke KPUD. Untuk DPC PDI tidak ada masalah karena tunduk pada instruksi DPP," kata Ahmad Qodiron, juru bicara tim pemenangan Samsul Azhar–Teguh Junaidi, Kamis (11/1).

Akibat Ketua DPC Hanura sempat menolak tanda tangan, ratusan kader PDIP dan Hanura meluruk rumah Ketua DPC PDIP Agus Sunoto di Kelurahan Semampir, Gang I No 39, Kota Kediri, Rabu (10/1) malam.

Massa membawa atribut partai, mereka meneriaki Ketua DPC Hanura untuk keluar menemui. Sebab tidak adanya tanda tangan surat mandat pendaftaran terhadap pasangan Samsul Ashar dan Teguh Juniadi membuat ganjalan.

Syarat kehadiran ketua partai oleh KPU Kota Kediri mengakibatkan KPU belum memberikan tanda terima pendaftaran karena syarat yang dimiliki pasangan calon ini masih kurang.

"Kami datang ke mari atas nama kader PDIP. Partai ini besar. Kami tidak ingin dilecehkan seperti ini. Ketua DPC PDIP dan Hanura harus hadir di KPU karena sebagai partai pengusung. DPP telah mengeluarkan rekom dan menginstruksikan DPC untuk mendaftarkan pasangan Samsul Ashar-Teguh Junaidi," tegas Agus Purwanto, salah satu kader PDIP.

Ditambahkan Agus, dari pertemuan yang berlangsung Ketua DPC Partai Hanura, Budi Santoso sempat menolak menandatangani surat mandat.

Tidak ada alasan jelas penolakan tersebut. Tetapi Agus mensinyalir adanya kedekatan antara Budi Santoso dengan calon lain yaitu Sujono Teguh Wijaya, bakal calon Wakil Wali Kota Kediri yang diusung koalisi Partai Golkar, PKB, PPP dan Gerindra.

Massa terus mendesak agar Budi Santoso segera membubuhkan tanda tangan dan bergegas datang ke KPU. Setelah diteriaki beberapa kali, Budi Santoso pun bersedia. Sementara itu, aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang dikonfirmasi merdeka.com, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan terkait berubahnya dukungan.

Namun dalam surat yang dikeluarkan DPP PDIP yang juga ditandatangai Dewan Pimpinan Pusat Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto tertanggal 9 Januari 2018, atau sehari sebelum dukungan kepada pasangan petahana, pada surat nomor 3936/IN/DPP/I/2018 telah menginstruksikan kepada DPC PDIP Kota Kediri untuk mendaftarkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasangan Samsul Ashar dan Teguh Junaidi.

Sekretaris Tim Pemenangan incumbent Pasangan Abdullah Abu Bakar–Lilik Muhibbah, Ahmad Khoiron yang dikonfirmasi merdeka.com terkait lepasnya PDIP sebagai partai pendukung mengaku tidak mempermasalahkan.

"Ya mungkin pada saat mendukung incumbent kemarin belum ada surat dari DPP. Karena DPP PDIP sudah mengeluarkan rekom maka secara otomatis memang harus dipatuhi oleh DPC. Sekali lagi kita tidak mempermasalahkan hal tesebut," ujarnya.

Seperti diketahui ada tiga pasangan yang telah mendaftar Pilwali Kota Kediri. Yakni incumbent Abdullah Abu Bakar dengan Lilil Muhibbah. Kedua Aizudin Abdurahman dengan Sujono Teguh Wijaya dan terakhir Samsul Ashar dan Teguh Junaidi. Mereka akan bertarung pada Pilwali yang digelar 27 Juni 2018.