Dua kader Golkar pendukung Prabowo mangkir dari panggilan Majelis Etik

Merdeka.com - Dua kader Partai Golkar dipanggil Majelis Etik Partai karena mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Kedua kader ini yaitu Cepi Risma dan Fadhly yang kini juga berstatus sebagai caleg. Namun kedua kader ini tak memenuhi panggilan Majelis Etik hari ini.

Hatta mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada dua kader tersebut. Dalam surat itu keduanya diminta datang ke DPP Partai Golkar pada pukul 14.30 WIB.

"Sampai satu jam kami menunggu tidak hadir. Memang ada yang mewakili kedua yang bersangkutan. Menurut pengakuannya sebagai pengacara," kata Ketua Majelis Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely Murni, Grogol, Jakarta, Kamis (27/9).

Hatta menuturkan Majelis Etik bukan Mahkamah Kehormatan partai yang bertugas untuk penanganan perkara hukum. Majelis Etik hanya berkonsentrasi pada pelanggaran kode etik yang dilakukan kader partai. Berdasarkan data yang dimiliki Majelis Etik, kedua kader diduga telah melanggar kode etik partai.

Pihaknya telah memutuskan untuk melayangkan panggilan terakhir kepada kedua kader tersebut. Mereka diminta datang pada Senin pekan depan.

"Kami tadi memutuskan untuk melakukan pemanggilan terakhir pada hari Senin yang akan datang," kata Hatta.

Selain Cepi Risma dan Fadhly, Majelis Etik juga akan memanggil sekelompok orang yang tergabung dalam GoPrabu yang menyatakan mendukung Prabowo-Sandi. Saat ini pihaknya tengah menelisik lebih jauh siapa saja kader Golkar dalam kelompok tersebut.

"Sedang kami telisik lebih jauh unsur keterkaitannya dengan anggota-anggota (Golkar) dan materi-materi yang dibicarakan di sana (rumah Prabowo)," jelasnya.

"Pemanggilan yang kami lakukan untuk memberi kesempatan kepada kader partai untuk memberikan keterangan alasan dan segala sesuatunya sebelum kami menjatuhkan sanksi," lanjutnya.

Jika pada pemanggilan selanjutnya dua kader tersebut kembali mangkir, Majelis Etik akan langsung menjatuhkan sanksi. Namun terkait jenis sanksi yang akan diberikan, Hatta mengatakan tergantung dari hasil rapat para anggota Majelis Etik.