Dua Kasus Ini Jadi 'Peluru' Jokowi-Ma'ruf dalam Debat Pilpres Perdana

Merdeka.com - Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya telah menyiapkan senjata yang akan dipakai dalam debat Pilpres perdana bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Dua kasus itu berkaitan dengan HAM dan korupsi terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo bakal dibawa. Menurutnya hal itu penting karena masyarakat patut tahu rekam jejak calon pemimpinnya.

Dalam beberapa laporan, Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

"Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo," ujar Karding melalui pesan singkat, Selasa (15/1).

Kasus kedua, diduga mengaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

"Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02," ujar Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

"Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo," tandasnya.