Dua paslon klaim kemenangan, KPUD Bekasi angkat tangan

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat enggan berkomentar terkait klaim dua pasangan calon yang memenangkan Pilkada di wilayah setempat. Kedua pasangan calon yakni Saduddin-Ahmad Dhani dan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supriatmaja mengklaim menang dalam hitung cepat.

"Itu hak politik mereka menggunakan lembaga survei," kata Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Idham Holik, Rabu (15/2).

Karena itu, kata dia, lembaganya tak bertanggung jawab atas klaim dari pasangan calon sesusai dari hasil hitung cepat. Menurut dia, tanggung jawab berada di lembaga survei masing-masing yang mengklaim kemenangan.

"KPUD belum memutuskan kemenangan, karena masih dalam tahap rekapitulasi," kata Idham.

Idham mengatakan, hari ini proses rekapitulasi akan diselesaikan di tingkat TPS lalu ke kelurahan atau desa. Kemudian, rekapitulasi tingkat PPK mulai dilakukan pada 16 Februari.

Kemudian rekapitulasi di tingkat KPUD akan dilakukan pada 22 Februari, lalu dibawa ke KPU Jawa Barat pada 25 Februari 2017 mendatang. Lalu, baru diumumkan pemenang pasangan calon pada 8 Maret 2017.

Idham juga menegaskan, proses pemilihan kepala daerah di wilayah itu dilakukan hanya satu putaran. Pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pemenang. Sesuai dengan Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bahwa pemilihan wali kota dan bupati secara serentak dilakukan hanya dalam satu putaran.

"Itu sudah menjadi amanat undang-undang," tegasnya.

Dalam ayat 1 pasal tersebut, termaktub bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota terpilih.

Adapun, jika terdapat kesamaan perolehan suara, maka di ayat dua disebutkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terpilih.