Dugaan Transaksional Pemerintah dan DPR di Balik Ngebutnya Pengesahan Beragam UU

Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menduga terjadi transaksional dalam pengesahan revisi UU KPK dan UU MD3. Dalam pandangan Lucius, yang berkepentingan tidak hanya partai, tetapi juga pemerintah.

"Ada gelondongan isu yang dikumpulkan di hari-hari terakhir periode 2014-2019 ini dan hampir semua fraksi punya kepentingan yang berbeda," kata Lucius dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/9).

Dia menduga, PDIP berupaya mengkerdilkan KPK dengan mendorong revisi UU KPK. Sementara di sisi lain, Gerindra menginginkan kursi pimpinan MPR, menginginkan revisi MD3 menjadi sepuluh pimpinan supaya dapat jatah kursi.

"Misalnya PDIP mungkin berkepentingan dengan apa pengkerdilan KPK. Di pihak yang lain ada Gerindra yang punya kepentingan misalnya meraih kursi pimpinan MPR," kata Lucius.

Presiden Joko Widodo, kata Lucius, memiliki kepentingan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Maka itu, pihak pemerintah dan DPR terjadi transaksi supaya melancarkan agenda masing-masing.

"Isu strategis dimunculkan pada satu waktu bersamaan dan dilelang kepada partai-partai politik sampai ke pemerintah siapa tuh apa lalu ditukar dengan apa," tutur Lucius.

Karena itu Lucius tidak heran jika pembahasan undang-undang berjalan sangat lancar di legislatif. Pertarungan sengit di Pemilu 2019 seolah hilang saat dihadapkan kepentingan politik masing-masing partai dan kepentingan Jokowi.

"Saya kira semudah itu aja keputusan keputusan ini diambil sehingga menjadi sangat mudah tidak ada perdebatan perdebatan luar biasa," katanya.