Duit panas buat Ketua KPU dan Bawaslu DKI

Merdeka.com - Kehadiran Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dalam rapat pemenangan timses Ahok-Djarot pada 9 Maret 2017 di Hotel Novotel Jakarta berbuntut panjang. Rupanya, kehadiran Sumarno dan Mimah di acara tim pemenangan Ahok-Djarot tidak gratis dan membawa persoalan.

Kehadiran Sumarno memang sempat diprotes oleh kubu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Sebab, Sumarno adalah pengadil di Pilgub DKI 2017, namun melakukan pertemuan dengan pihak yang bertanding.

Belakangan terungkap, Sumarno dan Mimah dibayar saat hadir di acara tersebut. Keduanya pun harus menghadapi sidang etik DKPP kemarin, Kamis (30/3). Di sidang itu, Sumarno dan Mimah mengakui diberi Rp 3 juta oleh kubu Ahok-Djarot.

"Ini sepele tapi bisa jadi besar. Sekarang belum dilarang. Ke depan boleh dievaluasi. Tugas penyelenggara pemilu melayani, masa terima honor.Yang merasa kepantasannya tinggi, masa nerima gitu loh," tegur Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di sidang etik.

Meski akui menerima, namun Sumarno membantah duit itu masuk ke kantong pribadinya. Menurut dia, uang itu diberikan kepada sang sopir.

"Memang kami menerima honor, kemudian kami langsung serahkan kepada driver dan kebetulan dia ada perlu kemudian katanya juga untuk perbaikan," kata Sumarno.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait juga mencecar Sumarno dan Mimah soal jumlah uang itu. Kemudian, kenapa tidak disampaikan ke KPK sebagai gratifikasi.

"Udah dipotong pajak," sambung Mimah.

Sumarno menegaskan, jumlah yang diterima juga masih dalam batas kewajaran. Selama ini, katanya, memang belum ada aturan yang jelas terkait penerimaan honor ketika dipanggil sebagai narasumber.

"Selama ini belum ada aturan yang jelas dan masih besarnya yang diterima juga masih sangat sangat wajar kan ada standar namanya itu masih sangat wajar kecuali saya nerima Rp 50 juta-Rp 100 juta," ungkapnya.

Sementara itu, kubu Ahok menilai wajar pemberian honor kepada Ketua KPU DKI dan Ketua Bawaslu DKI. Terlebih honor itu diberikan karena keduanya menjadi pembicara, bukan uang suap.

"Kita minta masukan mereka kok apa sih strateginya biar kita gak salah. Kan ada dua kompenen itu KPUD dan Bawaslu. Kita mempertanyakan langkah-langkah kita. Pas putaran pertamakan kita banyak sekali permasalahan di lapangan, Pak Ahok dan Pak Djarot turun dicegat. Apa yang bisa kita tanggapi," jelasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Karena merasa mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses pesta demokrasi, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, sehingga merasa wajar memberikan honor kepada mereka. Terlebih, dia menilai, pemberian honor kepada pembicara merupakan hal yang biasa dilakukan.

"Aturan membolehkan, kita minta narasumber. Lain ya kalau mereka nyelonong gak ketahuan, itukan di tempat terbuka. Kita mempertanyakan langkah-langkah kita, supaya kita gak salah sesuai aturan Pilkada," jelasnya.

Namun, Prasetio mengaku tidak mengetahui besaran honor yang telah diterima oleh Sumarno dan Mimah. "Wah kalau urusan itu gue gak tahu," tutupnya.