Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dukung JK,politisi Golkar harapkan sanksi lebih cepat lebih baik

Dukung JK,politisi Golkar harapkan sanksi lebih cepat lebih baik Deklarasi PKPI dukung Jokowi-JK. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Subhan Mappatunru salah seorang anggota Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Makassar menantikan sanksi yang akan diberikan partainya karena mendukung paket Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya tunggu sanksi itu 1 x 24 jam. Lebih cepat lebih baik. Saya akan mendukung penuh pasangan Jokowi - JK ini, meskipun partai saya mendukung pasangan lainnya," ujarnya di Makassar, Kamis (22/5).

Ia mengatakan, sikap politik yang ditempuhnya dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dilakukannya karena dirinya menganggap punya tanggung jawab dalam memenangkan salah satu tokoh terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan.

Dia juga mengaku jika dukungan yang diberikannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) serta koalisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura murni dari individu dan bukan sebagai kader Partai Golkar .

"Saya mendukung paket Jokowi - JK ini sebagai individu, sebagai pribadi dan jika ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Relawan Kalla untuk Jokowi-JK, Sjaiful Kasim saat deklarasi mengatakan, tim pemenangan yang dideklarasikan ini akan berusaha memenangkan paket Jokowi-JK tersebut.

"Kita akan berusaha maksimal dalam memenangkan Jokowi-JK ini dan angka di bawah 70 persen suara di Sulsel kami anggap sebagai kekalahan karena Sulsel dan Indonesia Timur adalah basis utama Pak JK ," ujarnya.

Dia menyebutkan, jumlah karyawan atau tenaga sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan NV Haji Kalla berjumlah sekitar 5.000 orang dan dengan angka itu yang ketika mampu mengajak keluarga besarnya juga menjadi modal dasar dalam meraup suara.

"Kita itu punya tenaga SDM sekitar 5.000 orang dan kalau melibatkan keluarga minimal setiap karyawan itu empat atau lima kalau ditotal semua dapatnya 20 ribu orang. Ini hanya penggambaran kecil saja," katanya.

Dalam sambutannya yang diikuti oleh sejumlah tokoh-tokoh politik itu, dirinya mengajak semua relawan Jokowi-JK untuk bisa memenangkan paket pemimpin rakyat ini.

Karena untuk memenangi Pilpres 2014 tidak ada cara lain kecuali semua relawan berjuang dan bergotong royong. Pergerakan itu kata dia, harus dimulai bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat.

Bukan cuma Relawan Kalla yang mendeklarasikan tim pemenangannya, tetapi sejumlah organisasi lainnya juga membentuk tim pemenangan seperti tim pemenangan Seknas Pemenangan Jokowi-JK yang digagas para guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN-PTS).

"Kita tidak perlu lagi membahas bagaimana itu JK karena kita semua di Sulsel dan bahkan di Indonesia sudah tahu bagaimana Pak JK dalam mengambil keputusan dan tindakan. Semua dilakukannya dengan cepat dan rapih," ujarnya.

Sedangkan untuk ketokohan calon presiden pasangannya Joko Widodo , masyarakat juga sudah mengenal kesederhanaan dan kesahajaan dari mantan Wali Kota Solo itu.

"Intinya kedua paket ini merupakan paket yang pas, pilihan rakyat karena keduanya mempunyai kesamaan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Keduanya saling melengkapi," tuturnya.

(mdk/tts)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Akui Ada Kendala Tindak Pidana Pemilu, Pelaku Ulur Waktu Proses Penanganan
Jaksa Agung Akui Ada Kendala Tindak Pidana Pemilu, Pelaku Ulur Waktu Proses Penanganan

Jaksa Agung mengaku sering mengalami kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya