Dukung Jokowi-JK, Ruhut bakal disidang Dewan Kehormatan Demokrat
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, bakal memanggil Ruhut Sitompul untuk dimintai keterangan. Hal ini terkait deklarasi dukungan Ruhut ke Jokowi - JK sebagai capres dan cawapres yang menggunakan embel-embel Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).
"Ya saya kira, saya sebagai dewan kehormatan hanya akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Itulah kami akan tentunya minta klarifikasi hal itu," kata Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6).
Menurut Amir, Ruhut bakal dikenakan sanksi karena melibatkan nama SBY dalam deklarasi dan dukungannya terhadap Jokowi - JK .
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
"Tergantung dari tingkatan kader pelanggarannya dinilai oleh dewan kehormatan, dan dewan kehormatan bukan cuma saya," tegasnya.
Ketika terus didesak sanksi apa yang bakal diberikan ke Ruhut, Amir mengaku akan meminta keterangan terlebih dahulu terhadap Ruhut. Walaupun demikian, ada beberapa kemungkinan sanksi yang bakal diterima Ruhut.
"Dari yang paling ringan berupa teguran, sampai kepada yang paling berat itu rekomendasi kepada DPP," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Ruhut Sitompul mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Jokowi - JK sebagai capres dan cawapres. Padahal sebelumnya, Ruhut seringkali mengkritik Jokowi atau pun JK .
Selain itu, Ruhut mengklaim bila dirinya telah mendapatkan izin dan restu dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) akan pilihan hatinya untuk merapat ke Jokowi - JK .
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti mengancam semua ketua DPC bakal dievaluasi jika gagal memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan perpecahan. Mereka yang dulu loyal dan kompak, kini saling serang.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDia menilai pertimbangan itu sebagai dinamika politik.
Baca SelengkapnyaSumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.
Baca SelengkapnyaRudy Susmanto dideklarasikan sebagai bakal calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaRapimnas Demokrat akan digelar 21 September 2023 mendatang di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaDemokrat juga rencananya bakal mengundang para ketum parpol koalisi Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca Selengkapnya