Dukung Jokowi, PDIP tolak kebijakan mobil murah
Merdeka.com - Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak kebijakan pemerintah terkait mobil murah didukung oleh PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mendukung sepenuhnya sikap Jokowi.
"DPP PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan Jokowi yang meminta pemerintah untuk menolak kebijakan mobil murah. Skala prioritas pemerintah seharusnya transportasi massal bagi rakyat," ujar Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto , Jumat (20/9).
PDIP setuju dengan pendapat Jokowi yang menyatakan kebijakan mobil murah sangat bertentangan dengan upaya pembenahan kemacetan di Jakarta. Terlebih hadirnya mobil murah tersebut sebagai akibat pembebasan pajak PPnBM untuk mobil.
-
Mobil apa yang harus dipilih? Pertimbangkan dengan matang mobil mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan mobil untuk penggunaan sehari-hari, keperluan keluarga, atau untuk bisnis. Perhatikan juga faktor-faktor seperti jumlah penumpang, frekuensi penggunaan, dan kondisi jalan yang akan dilewati.
-
Kenapa biaya perawatan mobil keluarga perlu dipertimbangkan? Anda juga perlu memperhitungkan biaya perawatan kendaraan.
-
Mobil apa saja yang direkomendasikan? Sedikitnya ada 5 mobil bekas dengan harga di bawah Rp100 juta yang dapat dijadikan pilihan.
-
Kenapa mobil irit banyak dicari? Di tengah naiknya harga BBM, pemilik kendaraan di Indonesia semakin memprioritaskan mobil hemat BBM.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa transportasi darat penting bagi masyarakat? Mengingat transportasi darat sangat penting bagi mobilitas sehari-hari masyarakat, maka setiap 22 November diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional.
"Pembebasan pajak ini jelas menghina kecerdasan kebijakan publik, mobil murah akan menyedot banyak BBM (Bahan Bakar Minyak) yang notabene disubsidi oleh negara dan ini akan semakin membebani anggaran," ujarnya.
Pihaknya menilai seharusnya pemerintah memikirkan transportasi massal bagi rakyat, bukan malah memperbanyak mobil pribadi. Sebab, selama ini rakyat terus menjadi korban dari buruknya sarana transportasi massal.
"Lebih dari 27 ribu jiwa melayang akibat kecelakaan di jalan raya, dan lebih dari 72 persen mayoritas adalah pengguna sepeda motor. Kerugian sosial akibat kecelakaan dan buruknya transportasi publik mencapai Rp 217 triliun per tahun. Atas dasar korban rakyat yang begitu besar tersebut, maka Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk lebih mendahulukan transportasi publik untuk rakyat. Pemerintah tidak boleh kalah di dalam memperjuangkan sarana transportasi untuk rakyat," paparnya.
Partai berlambang banteng itu juga mendukung penuh aksi Jokowi melayangkan surat protes kepada Wakil Presiden. PDIP juga mendesak pemerintah untuk lebih dulu mendorong kebijakan transportasi yang murah untuk rakyat.
"Transportasi publik yang manusiawi adalah tanggung jawab Negara guna memastikan mobilisasi rakyatnya berlangsung dengan aman, dan dengan harga terjangkau," tandasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar perlu adanya transisi energi yang bersih. Tetapi prosesnya tidak bisa instan. Perlu adanya kesiapan.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diyakini bisa mendongkrak penjualan mobil domestik yang ujungnya bisa menggairahkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil setelah menghadapi realita minat masyarakat terhadap motor listrik masih sepi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangannya untuk membangun MRT menggunakan APDB.
Baca SelengkapnyaSepeda motor listrik dinilai masih sepi peminat. Untuk itu, pemerintah kini mengkaji persyaratan pemberian subsidi motor listrik. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaAnies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPenumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca Selengkapnya