Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dukung Megawati, Politisi PDIP akui KPK memang harus bubar nantinya

Dukung Megawati, Politisi PDIP akui KPK memang harus bubar nantinya Sekolah calon kepala daerah PDIP. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menjelaskan maksud Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran KPK. Menurut dia, KPK adalah lembaga ad hoc yang memang harus ada batas waktu pembentukan dan bisa dibubarkan sewaktu-waktu.

"Apa yang disampaikan Mega sebuah refleksi dan evaluasi terhadap banyaknya kehadiran lembaga ad hoc negara," kata Masinton saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/8).

Masinton juga menegaskan bahwa lembaga ad hoc harusnya diatur jangka waktunya. ‎Hal tersebut harus dipikirkan seiring dengan terus menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi.

Orang lain juga bertanya?

"Yang namanya lembaga ad hoc harus dipastikan, lembaga sampai berapa, kalau sudah berjalan pelan-pelan disiapkan untuk dilikuidasi. Bukan dibubarkan sekarang, berapa lama, sampai membuat sistem, sekaligus penguatan sistem lagi, titik tekan di situ, butuhnya sampai berapa lama," tuturnya.

Namun Masinton juga mengakui bahwa hingga saat ini Kejagung dan Polri masih belum bisa diandalkan untuk tuntaskan kasus korupsi.‎ Sedangkan agar kedua institusi tersebut bekerja optimal, harus ada KPK yang bersinergi dengannya.

"Belum optimal, harus sadar, kita mau berapa lama, harus ada rentang waktunya, pembenahan sistem pencegahan korupsi dibangun, diperkuat, sambil bersinergi dengan lembaga penegak lainnya, tidak boleh sendirian," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja segera dibubarkan. Namun, syarat pembubaran itu jika praktik tindak pidana korupsi tak terjadi lagi di Indonesia.

"Seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," kata Megawati dalam pidatonya memperingati Hari Konstitusi yang diselenggarakan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Presiden RI kelima ini turut menegaskan, KPK terdahulu memang dibentuk di masa pemerintahannya sendiri. Lembaga tersebut dibentuk bukan bersifat permanen, melainkan temporer, bisa dibubarkan sewaktu-waktu.

Selain itu Megawati sadar atas argument yang dia keluarkan ini. Dia tahu risikonya nanti akan muncul berbagai bentuk kecaman dari publik.

Sebab, kata dia, KPK mempunyai kekuatan grass root yang kuat. Namun tetap saja bagi Megawati segera membubarkan KPK merupakan keputusan yang logis.

"Saya sadar dengan pernyataan ini, saya bakal di-bully di media sosial. Tapi tentu saja menurut saya ini pemikiran yang logis," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.

Baca Selengkapnya
Capim Ini Usul Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Tak Boleh Pimpin Lembaga Lain
Capim Ini Usul Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Tak Boleh Pimpin Lembaga Lain

Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.

Baca Selengkapnya
Cerita Megawati Soal Pembentukan KPK: Kalau Enggak Teken Dibilang Presiden Tidak Antikorupsi
Cerita Megawati Soal Pembentukan KPK: Kalau Enggak Teken Dibilang Presiden Tidak Antikorupsi

Megawati akhirnya bersedia teken UU KPK berdasarkan masukan dari Sekneg kala itu

Baca Selengkapnya
Capim Ida Budhiati Usul Pemeriksaan Etik Pimpinan KPK Digelar Terbuka
Capim Ida Budhiati Usul Pemeriksaan Etik Pimpinan KPK Digelar Terbuka

Ida menilai pemeriksaan kode etik ke depan perlu digelar secara terbuka.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra, PAN hingga PKB di Pilkada 2024
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra, PAN hingga PKB di Pilkada 2024

Hasto Kristiyanto memastikan PDIP membuka peluang bekerja sama dengan partai lain

Baca Selengkapnya
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda

Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.

Baca Selengkapnya
PKB Klaim Pertemuan Cak Imin dan Megawati akan Berefek Dahsyat di Pilpres 2024
PKB Klaim Pertemuan Cak Imin dan Megawati akan Berefek Dahsyat di Pilpres 2024

Cak Imin tak mau lagi tetapkan deadline pengumuman cawapres.

Baca Selengkapnya
NasDem-PKB Merapat ke Prabowo, PDIP Mantap Oposisi?
NasDem-PKB Merapat ke Prabowo, PDIP Mantap Oposisi?

Prabowo sudah melakukan pertemuan dengan Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat Ganjar dengan Megawati Soal KPK
Beda Pendapat Ganjar dengan Megawati Soal KPK

Ganjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya

Megawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Usai Seluruh Tahapan MK
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Usai Seluruh Tahapan MK

Puan Maharani yang juga memiliki kapasitas sebagai Ketua DPR RI harus mengadakan pertemuan terhadap seluruh tokoh politik nasional.

Baca Selengkapnya