Dukungan makin melemah, Jokowi harus berbuat apa?

Merdeka.com - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas warga Indonesia menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi ini menunjukkan sekitar 56 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi, sementara yang menyatakan cukup puas berkisar 41 persen.

Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan harus ada perbaikan segera di bidang ekonomi dan politik hukum. Dia juga mendesak agar Jokowi berani dan tegas reshuffle menteri ekonominya. Sebab menurutnya, keterpurukan kondisi perekonomian merupakan dampak dari ketidakseriusan menteri bersangkutan.

"Kalau dari ekonomi menguatkan kembali wacana reshuffle kabinet ekonomi yang sekarang. Tidak bisa dipungkiri efek ekonomi melemah adalah kontribusi kabinet yang di ekonomi," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Jumat (10/6).

Lanjut dia, dalam ranah politik dan hukum Jokowi diharapkan melindungi lembaga dan aktivis anti korupsi. Dia menyayangkan Presiden Jokowi mengabaikan pelemahan terhadap lembaga antirasuah dan pejuang anti korupsi.

"Pelemahan KPK yang malah dibiarkan. Bukan hanya dibiarkan, tapi membuat pelemahan semakin berlanjut. Sejauh ini Jokowi seolah membiarkan polisi melakukan kriminalisasi terhadap pegiat anti-korupsi," tuturnya.

Ray juga menegaskan, untuk meraih dukungan kembali dari publik, politik dan hukum harus memperlihatkan wajah yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Tidak membiarkan KPK diperlemah dan tidak membiarkan polisi melakukan kriminalisasi. Salah satu contohnya ialah keberpihakan Jokowi ketika menolak revisi Undang Undang KPK.

Di sisi lain dia meminta Presiden Jokowi memberi ketegasan agar Polri tidak lagi memprioritaskan penanganan kasus yang berhubungan dengan pegiat anti-korupsi. Sebab di kepolisian sendiri banyak sekali kasus yang belum ditangani mereka.

"Di Polda DKI numpuk ada ribuan kasus kan. Polri kalau mengusut kasus para pegiat anti-korupsi cepat, tapi kalau menangani kasus koruptor lambat," sindirnya.

Seperti diketahui dalam hasil survei SMRC sekitar 31,5 persen warga menyatakan kondisi ekonomi Indonesia sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, sementara yang menyatakan lebih baik hanya 24 persen. Dalam hal politik, 37,5 persen warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 21,6 persen. Kemudian dalam hal hukum, 38 persen warga menyatakan kondisi hukum Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 32 persen.