Dulu Amien Rais yang Buat Doktrin Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Merdeka.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap mantan Ketum PP Muhammadiyah dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais adalah tokoh di balik sikap netral dalam politik. Amien menuliskan doktrin bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis.

"Pak Amien pernah menulis Lima Doktrin Muhammadiyah. Salah satunya adalah tidak berpolitik praktis. Beliau pula yang mengatakan Muhammadiyah tidak berpolitik kepartaian dan kekuasaan (low politic), tetapi politik adiluhung (high politic)," ujarnya melalui pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/11).

Amien sebelumnya mengatakan bakal menjewer Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir lantaran organisasi Islam besar itu netral dalam Pilpres. Penasihat PP Muhammadiyah itu menuturkan seharusnya bersikap mendukung salah satu calon presiden. Amien mengisyaratkan untuk mengajak mendukung paslon nomor urut 02 yang diusungnya.

Menanggapi ucapan Amien itu, Muhammadiyah, tegas Mu'ti, bakal netral dalam Pilpres. Menurutnya Amien sebagai tokoh senior harusnya tahu Muhammadiyah berkepribadian sebagai gerakan dakwah.

"Muhammadiyah tegas dan menegaskan akan tetap netral dan menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah besar bagi semua anggota yang berbeda-beda partai dan afiliasi politiknya," ucapnya.

"Dalam sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah mengalami tekanan dan tidak bisa ditekan. Kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial di mana semua keputusan, diputuskan musyawarah," pungkas Mu'ti.

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujud pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.