Follow
Effendi Simbolon gugat hasil Pilgub Sumut ke MK
Merdeka.com - Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menggugat hasil pilgub ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berbekal sejumlah bukti, dia yakin pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilgub itu dapat terbukti.
"Ada beberapa kategori yang memang dilakukan pihak KPUD, ada yang dilakukan pihak kabupaten maupun bukti dari pelanggaran Gatot-Tengku Erry termasuk dalam halnya penggunaan APBD dan konspirasi dengan kabupaten yang mendapatkan dana bantu daerah yang konspiratif. Dampaknya juga bisa ke tindak pidana korupsi," ujar Effendi di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (2/4).
Effendi menuding pasangan Gatot-Tengku Erry membuat konspirasi dengan pejabat-pejabat di daerah dalam bentuk politik uang. Hal itu diwujudkan dengan cara pemberian bantuan menggunakan dana APBD, pemberian dana BOS diarahkan sebagai alat kampanye.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Liu Liange, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank of China, kini kembali menjadi perhatian publik. Ia tidak hanya dijatuhi hukuman mati bersyarat akibat terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan suap sebesar 121 juta yuan (setara Rp270 miliar) dan pinjaman ilegal sebesar 3,32 miliar yuan (sekitar Rp6,2 triliun), tetapi juga menjadi sorotan karena merebut tunangan putranya dan dijadikan istri keempatnya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
"Kami bisa melihat arah ke mana permohonan ini ujungnya," terang Effendi.
Lebih lanjut, anggota Komisi VII DPR RI ini merasa ragu dengan jumlah DPT yang digunakan KPU Sumut. Sebab, menurut dia, tidak mungkin jumlah pemilih di Sumut hanya mencapai 45 persen.
"Banyak warga yang mempertanyakan perolehan suara tidak direkapitulasi oleh KPU Sumatera Utara," ujarnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Effendi dianggap melanggar kode etik, disiplin hingga AD/ART karena mendukung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Effendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.
Baca Selengkapnya
Selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya
Effendi Simbolon resmi dipecat oleh PDI Perjuangan karena dinilai melanggar etik
Baca Selengkapnya
Effendi Simbolon telah dipecat dari PDIP setelah memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kubu Hengki juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Baca Selengkapnya
Mundurnya Mega, Effendi menilai sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai yang diserang dari kasus Hasto adalah Megawati dan PDIP.
Baca Selengkapnya
Effendi pernah mengingatkan Hasto, bahwa selama ini Jokowi turut membantu menjaga dari KPK periode lalu
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum Isran Noor-Hadi Mulyadi, Refly Harun mengulas dugaan pelanggaran Pilgub Kaltim 2024 yang terjadi secara TSM.
Baca Selengkapnya
Mantan kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon prihatin dengan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Selengkapnya
Dia menilai Megawati harus mundur dari ketua umum sebagai bentuk pertanggungjawaban
Baca Selengkapnya