Eks Pimpinan KPK: Jokowi Relatif Lebih Baik di Bidang Hukum & Korupsi
Merdeka.com - Mantan Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Aji, menilai, gagasan capres nomor urut 01 Joko Widodo untuk membentuk pusat legislasi nasional patut didukung. Hal tersebut agar, tidak terjadi tumpang tindih aturan dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi serta nasional.
Dia berharap, bahan-bahan yang disampaikan Jokowi di arena debat bisa dituangkan ketika nanti terpilih kembali.
"Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata Indriyanto yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, kepada wartawan, Senin (21/1).
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
Indriyanto menilai, dalam debat capres perdana baru Jokowi yang terlihat komitmennya. Sementara lawannya, Prabowo Subianto, belum bisa membuktikan dalam penampilan debat 17 Januari lalu.
"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," kata Indriyanto.
Indriyanto pun memberikan nilai penampilan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dalam debat perdana lalu. Menurut dia, nomor urut 01 dapat 75. Sedangkan kepasangan Prabowo-Sandi 60.
"Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik dibidang hukum dan korupsi," tegas Indriyanto.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional karena masih banyak aturan, di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan. Maka memang perlu satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi.
Pakar hukum tata negara itu juga menilai, ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari pada ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum seperti disampaikan Prabowo.
"Badan yang menggodok aturan hukum, saya kira penting karena kalau jawabannya misalnya untuk hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," ujar dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap Nawawi bisa membawa KPK menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya