Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Elektabilitas Kepala Daerah Diprediksi Turun Setelah Habis Masa Jabatan

Elektabilitas Kepala Daerah Diprediksi Turun Setelah Habis Masa Jabatan 3 Gubernur Lakukan Any Song Challenge. Instagram/@ridwankamil ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Survei Indostrategic mencatat sejumlah kepala daerah menempati posisi 10 besar elektabilitas calon presiden 2024. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan kedua dengan elektabilitas 17 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan elektabilitas 8,1, lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7 persen, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,8 persen.

Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam menduga akan terjadi penggembosan elektabilitas para kepala daerah yang masa jabatannya kira-kira selesai pada tahun 2023. Disebabkan elektabilitas yang tinggi hari ini disebabkan karena masih menjalankan roda pemerintahan daerah.

"Ketika masa pemerintahan mereka selesai, misalnya di akhir 2023, besar kemungkinan atau membuka kemungkinan akan terjadi penggembosan gelembung elektabilitas kepala daerah tersebut," ujar Umam saat rilis survei secara daring, Selasa (3/8).

Orang lain juga bertanya?

Umam menjelaskan, para kepala daerah ini tidak memiliki basis kekuatan politik yang riil. Para kepala daerah ini juga mendapatkan elektabilitas yang tinggi hari ini karena sorotan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga penggembosan elektabilitas bisa saja terjadi ketika sudah tidak menjabat.

"Pada saat yang sama ada asumsi bahwa tingginya elektabilitas ini dipengaruhi post pandemic electoral leverage, yaitu keuntungan elektoral karena peran mereka yang cukup besar dalam konteks penanganan pandemi," ujarnya.

Berbeda dengan sejumlah tokoh yang punya dukungan politik yang riil. Pertama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra. Prabowo wajar di urutan teratas tangga elektabilitas capres dengan angka 17,5 persen karena sudah punya modal politik. Baik dari dukungan partai dan modal Pilpres sebelumnya.

Tokoh kedua yang punya kekuatan politik riil adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY pun memiliki elektabilitas 6,4 persen.

Berikutnya Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri mahkota PDIP ini meski masih memiliki elektabilitas 0,6 persen, tetapi punya dukungan mesin politik yang kuat yaitu PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Dan tentu kita memperdebatkan apakah penentunya apakah individu atau mesin politik partai. Kalau mesin partai tentu mbak Puan ini tidak bisa dianggap sepele karena dia memiliki mesin partai yang cukup besar yakni PDIP," jelas Umam.

Selanjutnya, ada para ketua umum partai yang juga punya dukungan politik riil. Yaitu, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Selanjutnya Surya Paloh di angka 0,6 persen, kemudian Cak Imin 0,5 persen, kemudian Airlangga 0,5 persen dan Zulhas 0,2 persen," tutur Umam.

Indostrategic menggelar survei tatap muka pada 23 Maret - 1 Juni 2021. Survei mengambil responden sebanyak 2400 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2 persen.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polemik Kepala Daerah ‘Pengganti’ Tak Bisa Maju Pilkada Karena Terbentur Masa Jabatan
Polemik Kepala Daerah ‘Pengganti’ Tak Bisa Maju Pilkada Karena Terbentur Masa Jabatan

Salah satunya, Bupati petahana dikabarkan tidak bisa kembali maju karena aturan masa jabatan.

Baca Selengkapnya
PPP Yakin Elektabilitas Ganjar Melesat Setelah 5 September
PPP Yakin Elektabilitas Ganjar Melesat Setelah 5 September

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yakin elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan terus naik.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Ini, Tito Minta Kepala Daerah dan PJ 'Check Out'
Gara-Gara Ini, Tito Minta Kepala Daerah dan PJ 'Check Out'

Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.

Baca Selengkapnya
Analisis Penyebab 73 Persen Masyarakat Ingin Ridwan Kamil Kembali Pimpin Jawa Barat
Analisis Penyebab 73 Persen Masyarakat Ingin Ridwan Kamil Kembali Pimpin Jawa Barat

Meskipun sudah tidak menjadi gubernur, masyarakat Jabar masih mengingat nama Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Pilkada 2024 Memilih Apa Saja? Berikut Penjelasannya
Pilkada 2024 Memilih Apa Saja? Berikut Penjelasannya

Pilkada 2024 merupakan ajang pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Elektabilitas Tinggi, Emil Ikuti Mekanisme Partai untuk Maju Cawapres
Elektabilitas Tinggi, Emil Ikuti Mekanisme Partai untuk Maju Cawapres

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bersyukur dirinya disebut memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Baca Selengkapnya
Kampanye dan Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas Capres, Ini Alasannya
Kampanye dan Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas Capres, Ini Alasannya

Debat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.

Baca Selengkapnya
Ganjar Bantah Tren Elektabilitas Turun: Masih Bagus, Kami Punya Komparasinya!
Ganjar Bantah Tren Elektabilitas Turun: Masih Bagus, Kami Punya Komparasinya!

Ganjar Pranowo membantah elektabilitasnya menurun.

Baca Selengkapnya
Survei LSI Denny JA di Pilkada Surabaya Elektabilitas Eri Cahyadi Tembus 60%
Survei LSI Denny JA di Pilkada Surabaya Elektabilitas Eri Cahyadi Tembus 60%

Wali kota petahana, Eri Cahyadi, masih memuncaki hasil survei dengan tingkat keterpilihan mencapai 60 persen

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024,
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024, "Saya Ganti Nanti!"

Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya