Elektabilitas Kepala Daerah Diprediksi Turun Setelah Habis Masa Jabatan
Merdeka.com - Survei Indostrategic mencatat sejumlah kepala daerah menempati posisi 10 besar elektabilitas calon presiden 2024. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan kedua dengan elektabilitas 17 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan elektabilitas 8,1, lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7 persen, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,8 persen.
Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam menduga akan terjadi penggembosan elektabilitas para kepala daerah yang masa jabatannya kira-kira selesai pada tahun 2023. Disebabkan elektabilitas yang tinggi hari ini disebabkan karena masih menjalankan roda pemerintahan daerah.
"Ketika masa pemerintahan mereka selesai, misalnya di akhir 2023, besar kemungkinan atau membuka kemungkinan akan terjadi penggembosan gelembung elektabilitas kepala daerah tersebut," ujar Umam saat rilis survei secara daring, Selasa (3/8).
-
Mengapa hasil pemilu 2024 berpengaruh terhadap arah kepemimpinan negara? Melansir laman Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu adalah salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin.
-
Siapa yang paling tinggi elektabilitasnya? Dalam survei tersebut, Prabowo-Gibran yang paling teratas. Elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 39,3 persen.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Bagaimana Pantarlih Pilkada 2024 dipilih? Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Tahap ini berlangsung dari tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2024. Selama periode ini, informasi mengenai pendaftaran calon Pantarlih akan diumumkan kepada publik.Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Pendaftaran calon Pantarlih dibuka mulai dari tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2024. Calon yang berminat dapat mengajukan pendaftarannya selama periode ini. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP: Penelitian administrasi untuk calon Pantarlih dilakukan dari tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2024. Pada tahap ini, berkas dan kelengkapan administrasi para calon akan diperiksa untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP: Hasil seleksi calon Pantarlih akan diumumkan pada tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2024. Calon yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya.Pemetaan TPS: Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 22 Juni 2024. Pada tahap ini, Pantarlih akan menentukan lokasi TPS untuk memastikan kemudahan akses bagi para pemilih. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP: Nama-nama hasil seleksi Pantarlih akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024. Daftar final anggota Pantarlih yang telah lolos seleksi akan dipublikasikan.Pelantikan Pantarlih/PPDP: Pelantikan anggota Pantarlih akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih resmi mulai menjalankan tugasnya hingga 25 Juli 2024.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
Umam menjelaskan, para kepala daerah ini tidak memiliki basis kekuatan politik yang riil. Para kepala daerah ini juga mendapatkan elektabilitas yang tinggi hari ini karena sorotan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga penggembosan elektabilitas bisa saja terjadi ketika sudah tidak menjabat.
"Pada saat yang sama ada asumsi bahwa tingginya elektabilitas ini dipengaruhi post pandemic electoral leverage, yaitu keuntungan elektoral karena peran mereka yang cukup besar dalam konteks penanganan pandemi," ujarnya.
Berbeda dengan sejumlah tokoh yang punya dukungan politik yang riil. Pertama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra. Prabowo wajar di urutan teratas tangga elektabilitas capres dengan angka 17,5 persen karena sudah punya modal politik. Baik dari dukungan partai dan modal Pilpres sebelumnya.
Tokoh kedua yang punya kekuatan politik riil adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY pun memiliki elektabilitas 6,4 persen.
Berikutnya Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri mahkota PDIP ini meski masih memiliki elektabilitas 0,6 persen, tetapi punya dukungan mesin politik yang kuat yaitu PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019.
"Dan tentu kita memperdebatkan apakah penentunya apakah individu atau mesin politik partai. Kalau mesin partai tentu mbak Puan ini tidak bisa dianggap sepele karena dia memiliki mesin partai yang cukup besar yakni PDIP," jelas Umam.
Selanjutnya, ada para ketua umum partai yang juga punya dukungan politik riil. Yaitu, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Selanjutnya Surya Paloh di angka 0,6 persen, kemudian Cak Imin 0,5 persen, kemudian Airlangga 0,5 persen dan Zulhas 0,2 persen," tutur Umam.
Indostrategic menggelar survei tatap muka pada 23 Maret - 1 Juni 2021. Survei mengambil responden sebanyak 2400 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2 persen.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya, Bupati petahana dikabarkan tidak bisa kembali maju karena aturan masa jabatan.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yakin elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan terus naik.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaMeskipun sudah tidak menjadi gubernur, masyarakat Jabar masih mengingat nama Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024 merupakan ajang pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bersyukur dirinya disebut memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Baca SelengkapnyaDebat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo membantah elektabilitasnya menurun.
Baca SelengkapnyaWali kota petahana, Eri Cahyadi, masih memuncaki hasil survei dengan tingkat keterpilihan mencapai 60 persen
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya