Empat kontrak politik jadi jalan tengah PPP dukung Djarot-Sihar di Sumut

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung PDIP dalam Pilgub Sumatera Utara. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, Djarot dan Sihar membuat kontrak politik dengan partainya.

Kontrak politik ini dibuat sebagai jalan tengah karena DPW PPP keberatan DPP mendukung Djarot-Sihar. Ada beberapa poin kontrak politik antara PPP dengan Djarot-Sihar. Pertama, PPP meminta Djarot-Sihar mendukung mendukung gerakan nasional wakaf Alquran di Sumut.

"Kami tahun lalu mendistribusikan lebih dari 50.000 Alquran di luar Pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Orang lain juga bertanya?

Kedua, PPP meminta Djarot-Sihar mengalokasikan dana lebih di APBD Sumut untuk lembaga pendidikan Islam dan pesantren-pesantren. Ketiga, PPP meminta pasangan tersebut membuat regulasi yang membatasi peredaran miras dijual bebas di Sumut.

"Pak Djarot dan Pak Sihar kita minta agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran miras di wilayah Sumut," tegasnya.

Keempat, atau poin terakhir yakni meminta Djarot-Sihar meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan mengurangi tingkat kemiskinan di Sumut.

"Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan," ungkap Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini juga telah menyampaikan kepada Sihar agar tetap bersilaturahmi dengan umat muslim Sumut meski beragama berbeda.

"Kami sampaikan ke Pak Sihar karena kebetulan non muslim dan dikeberati teman-teman PPP di sana meskipun non muslim, tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik atau setidaknya baik," ucapnya.

Pertimbangan lain mendukung Djarot-Sihar adalah asalkan posisi calon Gubernur Sumut diisi oleh sosok dari kalangan muslim.

"Satu lagi pertimbangan PPP yang harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Kami melihat di Sumut bagaimanapun 30 persen penduduk noni. Tapi PPP tetap berprinsip nomor satu muslim," tandasnya.

(mdk/rnd)