Empat kritik keras Megawati terhadap pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai pendukung pemerintah, kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kerap dilontarkan oleh ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Salah satunya terlihat saat Megawati menjadi pembicara bedah buku 'Revolusi Pancasila' karya Yudi Latif di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2015) lalu. Ketika itu, putri Bung Karno ini mengkritisi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang disetujui Presiden Jokowi.

Megawati menilai saat ini Indonesia belum saatnya memiliki kereta cepat. Menurut dia, pemerintah lebih tepat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur ketimbang ngotot percepat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kendati mendapat kritik dari ketum partai yang mengusungnya, tapi Presiden Jokowi tetap melajutkan proyek tersebut hal itu terlihat dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kereta cepat ini yang akan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016 di kawasan Walini, Jawa Barat.

Tercatat, kritik Megawati tak cuma sampai situ. Saat membuka rapat kerja nasional PDIP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1) kemarin, Megawati kembali mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi.

Berikut empat kritikan yang dilontarkan Megawati terhadap pemerintahan Jokowi yang dirangkum Merdeka.com, Senin (11/1) :

Pemerintahan Jokowi layaknya seperti dansa poco-poco

Dalam sambutan rapat kerja nasional PDIP kemarin, Megawati mengaku merasa aneh dengan setiap pemimpin di Tanah Air. Dia mengibaratkan pemerintahan di Indonesia seperti dansa poco-poco.Menurut dia, selalu ada perubahan visi misi bila terjadi pergantian pemimpin, sehingga membuat negara seakan terlihat maju mundur. Unek-unek itu juga diungkapkan Megawati kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan."Lama-lama Indonesia demen (suka) dansa. Kapan pemimpinnya maju dan mundur. Seperti poco-poco. Itukah yang Indonesia inginkan sekarang ini?" kata Megawati pada pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) I dan peringatan ulang tahun ke-43 PDI Perjuangan, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu.Megawati pun berharap adanya konsep jangka panjang untuk sebuah visi misi bagi negara. Sehingga tidak menutupi kemungkinan bahwa Indonesia mempunyai gagasan hingga ratusan tahun."Rancangannya pun tidak boleh berhenti karena ganti pemimpin," ujarnya.

Pemerintah Jokowi seharusnya ubah visi-misi personal dan kedaerahan

Megawati Soekarnoputri berpendapat sudah saatnya bangsa Indonesia mengubah visi dan misi personal serta kedaerahan menjadi konsep pembangunan nasional jangka panjang berjangka satu abad ke depan."Pemilihan Presiden secara langsung seharusnya dipahami sebagai tata cara pemilihan untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya," kata Megawati  pada pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) I dan peringatan ulang tahun ke-43 PDI Perjuangan, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu.Namun realitasnya, menurut Mega, praktik demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini, direduksi menjadi sekadar pertarungan visi dan misi lima tahunan."Ganti pemimpin, ganti pula visi misi. Saya sering berseloroh inilah, produk pemilihan langsung pemimpin visi misi lima tahunan," katanya.Presiden kelima Republik Indonesia ini menegaskan, kini saatnya visi misi personal dan kedaerahan diubah menjadi konsep pembangunan nasional jangka panjang dan seharusnya dapat merancang sampai seratus tahun ke depan. Rancangan yang telah ditetapkan, kata dia, tidak dapat diganti-ganti hanya karena pemimpinnya berganti.Ia menegaskan, sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang yakni pembangunan semesta raya Indonesia."Sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, serta spiritual," katanya.Menurut dia, semua aspek pembangunan itu harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antarpulau, antardaerah, untuk menjadi Indonesia raya. Mega menjelaskan, Indonesia raya hanya dapat lahir dengan perencanaan menyeluruh untuk jangka panjang, bukan perencanaan yang parsial dan berdiri sendiri-sendiri, seperti perencanaaan lima tahunan untuk masa jabatan eksekutif.Pembangunan semesta, kata dia, membutuhkan perencanaan semesta guna melihat Indonesia secara utuh dalam bingkai NKRI.

BUMN di pemerintahan Jokowi seharusnya bisa perkuat ekonomi rakyat

Megawati Soekarnoputri pun meyakini jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi optimal pada pembangunan negara. "BUMN harus dikembalikan menjadi alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan, dan meningkatkat produktifitas rakyat," kata Megawati.Menurut Megawati, konstitusi mengamanahkan pentingnya peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional. Karena itulah, kata dia, BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."Namun saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business," kata Megawati.Presiden kelima Republik Indonesia itu menjelaskan, dalam pola pembangunan nasional semesta berencana, BUMN merupakan bagian dari implementasi konkret dari pasal 33 UUD 1945. Menurut dia, pola yang mengarahkan agar segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan dapat menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Pembangunan yang dirancang di dalamnya, kata dia, telah sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong dan azas kekeluargaan. Dia menambahkan berdasarkan amanat pasal tersebut, Indonesia sudah semestinya bersandar pada ekonomi sektor negara."Saat ini, waktunya untuk mengembalikan cabang-cabang ekonomi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum, kepada prinsip konstitusi, yaitu dimasukkan dalam ranah ekonomi sektor negara," katanya.Megawati menegaskan PDI Perjuangan juga memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN.

Program pemerintah Jokowi belum cerminkan Nawacita

Megawati pun mengkritik sejumlah program kementerian yang belum mencerminkan Nawacita. "Dari kajian sementara pusat analisa dan pengendali PDIP masih ada perbedaan signifikan dengan implementasi program, sering ada perbedaan antara nawacita dengan program di kementerian," kata Megawati.Mega menyebut tahun 2016 sebagai tahun penemuan kembali pola pembangunan nasional berkonsepsi Trisakti. Kemudian, ia juga mengatakan perlunya pola pembangunan semesta berencana untuk Indonesia Raya."2016 bagi saya tahun menemukan kembali konsepsi untuk menemukan Trisakti, penjabaran konsepsi tersebut sudah disusun para pendiri bangsa, dalam pola pembangunan semesta indonesia raya, pengejawantahan UUD 1945," kata putri pertama Proklamator Soekarno tersebut.Ia menegaskan pola itu diperlukan agar pembangunan nasional dapat berlangsung dengan berkelanjutan walaupun presiden berganti. "Perencanaan semesta yang tidak hanya lima tahunan dasarnya kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri," tegas Megawati. (mdk/gil)