Enam bulan cukup buat reshuffle kabinet, PDIP sudah ada analisisnya
Merdeka.com - Kabar reshuffle kabinet semakin kencang dibicarakan akhir-akhir ini. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah membuat analisis tersendiri terhadap kinerja menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK).
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa reshuffle merupakan hal yang lumrah dilakukan pemerintah. Namun di Indonesia, kata dia, reshuffle dianggap sebagai sebuah bencana besar.
"Indonesia ini aneh reshuffle dipandang satu goncangan gempa bumi, padahal itu biasa dalam sebuah manajemen itu," kata Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (29/6).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Hendrawan menegaskan, PDIP sudah melakukan analisis tentang mana saja menteri yang memang layak diganti atau tidak. Namun, dia tak mau mengungkap hasil analisis tersebut agar tak menjadi kegaduhan di publik.
"Itu tidak boleh (diungkap) karena ini analisis tidak untuk menciptakan kegaduhan," singkat dia.
Hendrawan mengatakan, waktu enam bulan sudah cukup untuk melakukan reshuffle kabinet. Menurut dia, menteri yang tak sejalan dengan program Nawa Cita Jokowi, sudah layak untuk direshuffle.
"Ini sudah lebih dari enam bulan, semestinya kalau kita punya pembantu enam bulan sudah bisa dinilai, apalagi Pak Jokowi visi misi dalam Nawa Cita kelihatan, siapa yang memahami semangat Nawa Cita, siapa yang tidak," tutur dia.
Hendrawan menambahkan, analisis menteri ini sudah diberikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diberikan kepada Jokowi. Akan tetapi dia tak tahu, sudah atau belumnya hasil analisis ini diberikan kepada Jokowi.
"Ketua umum punya waktu kapan saja untuk berkomunikasi dengan Jokowi," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Said Abdullah menilai, Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi Kabinet Merah Putih dalam jangka waktu tertentu.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaPutu Yoga mengungkapkan, anggapan terkait komposisi kabinet yang 'gemuk' tidak bisa menjadi patokan untuk penilaian.
Baca SelengkapnyaPDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaPeluang reshuffle terbuka usai Jokowi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 P.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnya