Enam Panelis Telah Selesaikan Daftar Pertanyaan Debat Pertama Pilpres
Merdeka.com - Penyusunan daftar pertanyaan debat pertama Pilpres 2019 telah selesai dengan enam panelis. Daftar pertanyaan tersebut berdasarkan tema yang telah ditetapkan yaitu hak asasi manusia, hukum, terorisme dan korupsi.
Salah satu panelis, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti mengaku tidak menghitung berapa jumlah daftar pertanyaan yang telah disusun.
"Saya enggak menghitung totalnya tapi banyak, yang penting ada empat isu itu masing-masing ada pertanyaan-pertanyaan beberapa," kata Bivitri di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).
-
Tema debat capres pertama? 1. Tema debat pertama (Capres)Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
-
Apa tema debat cawapres? Adapun tema debat kedua yang akan disampaikan cawapres meliputi ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.
-
Apa tema debat capres? Debat kali ini hanya diperuntukkan bagi capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Siapa yang protes panelis debat? Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memprotes soal dua panelis debat capres yang berasal dari Universitas Pertahanan.
-
Siapa yang menyiapkan tim debat capres-cawapres AMIN? 'Kita enggak bisa share tapi yang pasti untuk beberapa yang ada di deputi,' katanya.
Dia menjelaskan bersama lima panelis lainnya hanya menyusun daftar pertanyaan yang nantinya akan diserahkan pula ke paslon.
Selanjutnya kata Bivitri, usai penyusunan ini akan dilakukan pertemuan lanjutan yang membahas mengenai persoalan teknis.
"Misalnya ketemu dengan moderator, untuk memberitahu konteks pertanyaan. Setelah itu KPU lah yang melaksanakannya secara teknis dan memberikan kepada paslon," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pasangan capres dan cawapres akan diberikan daftar pertanyaan sebelum pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019. Kedua pasangan capres dan cawapres menerima daftar pertanyaan seminggu sebelum debat.
"Kalau target kita sih tanggal 10 lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Arief.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Debat akan berlangsung selama 150 menit dan dibagi menjadi enam segmen.
Baca SelengkapnyaDebat perdana calon presiden akan dilangsungkan pada malam nanti pukul 19.00 WIB
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca SelengkapnyaUntuk moderator yang akan memimpin jalannya debat nanti yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.
Baca SelengkapnyaKonsep karantina dilakukan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini meminta kepada semua pihak untuk bisa bekerjasama dalam menjaga situasi agar tetap berjalan damai dan lancar
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, penilaian atas acara debat capres yang dilangsungkan semalam di Kantor KPU adalah sepenuhnya kewenangan publik.
Baca SelengkapnyaDebat pertama akan membahas tema tentang isu-isu terhangat di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU RI August Mellaz menerangkan, 11 orang telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi panelis pada debat pertama Pilpes 2024.
Baca SelengkapnyaDebat perdana mengangkat tema Hukum, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Baca SelengkapnyaKPU RI menjamin tidak ada kebocoran pertanyaan pada debat perdana capres dan cawapres di Pilpres 2024 yang akan digelar pada 12 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaDebat perdana mengangkat tema Hukum, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Baca Selengkapnya