Evaluasi JK: Pilpres dan Pileg Tak Bersamaan, Hanya Pilih Partai Bukan Caleg
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin yakin perlunya evaluasi dalam sistem Pemilu Serentak. Salah satunya karena ratusan petugas KPPS, Bawaslu dan anggota Polri yang meninggal dunia dalam proses dan pelaksanaan Pemilu. Evaluasi mencakup dua hal. Pertama, Pileg dan Pilpres tidak lagi dilaksanakan bersamaan. Kedua, tidak lagi menggunakan terbuka terbuka untuk caleg. Cukup partainya saja. Dengan demikian perhitungan suara lebih mudah.
"Maka evaluasinya dua hal tadi. Bahwa jangan disatukan. Kemudian jangan lagi terbuka supaya dihitung hanya partainya. Supaya partai juga memilih orangnya yang baik. Karena banyak isu tentang biaya yang besar," ujar JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (13/4).
Dia juga menyarankan agar fokus menyederhanakan proses pemilu. Terkait kabar yang menyebutkan bahwa sistem Pemilu ke depan akan menggunakan proses pemilihan elektronik, JK menilai seluruh sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Manual pun memiliki kekurangan.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Bagaimana Pemilu dan Pilkada dilakukan? Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Bagaimana Pemilu diselenggarakan? Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu di Indonesia yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Bagaimana Pemilu dilakukan? Pemilu adalah suatu proses seleksi pemimpin, di mana masyarakat memilih antara para elit politik yang bersaing.
-
Bagaimana cara pelaksanaan Pilkada serentak 2024? Pilkada serentak ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan diadakan pada waktu yang sama, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban administratif dan logistik bagi penyelenggara pemilu.
-
Mengapa Pemilu 2024 di Jakarta Timur lebih lancar? 'Jadi, tahun 2019 itu kami dua kali terima surat teguran, tetapi tahun 2024 ini, tidak. Proses tahapan pemilu di Jakarta Timur, selesai tepat waktu. Semua berjalan lancar,' ujar Tedi.
Sistem elektronik berpeluang diretas. JK mencontohkan pemilu di Amerika yang mencurigai Rusia. Setelah itu India, yang saat itu melakukan e-voting. Sistem yang sudah berjalan 10 tahun itu akhirnya dihentikan dan India memilih kembali menggunakan sistem manual.
"Kenapa kembali ke manual karena keraguan juga tentang isinya. Jadi semua ada kelebihannya, kekurangannya. Tapi yang lebih penting sederhanakan dulu sistem pemilunya," kata JK.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan sistem Pemilu yang berjalan saat ini menjadi penyebab meninggal petugas KPPS.
"Kerumitan sistem pemilu, kecapean, tanpa istirahat dan di ruangan terbuka serta jangan lupa, stres itu. karena ketua ketua KPPS ini kan di desa desa, belum tentu dia betul betul memahami sistem ini yang rumit, bisa bingung dia."
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.
Baca SelengkapnyaSaksi dari KPU Pengembang Aplikasi Sirekap dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana Asnar
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaJK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaPanja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca SelengkapnyaDalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca Selengkapnya