Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Evaluasi JK: Pilpres dan Pileg Tak Bersamaan, Hanya Pilih Partai Bukan Caleg

Evaluasi JK: Pilpres dan Pileg Tak Bersamaan, Hanya Pilih Partai Bukan Caleg Pemungutan Suara Ulang di TPS Tangsel. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin yakin perlunya evaluasi dalam sistem Pemilu Serentak. Salah satunya karena ratusan petugas KPPS, Bawaslu dan anggota Polri yang meninggal dunia dalam proses dan pelaksanaan Pemilu. Evaluasi mencakup dua hal. Pertama, Pileg dan Pilpres tidak lagi dilaksanakan bersamaan. Kedua, tidak lagi menggunakan terbuka terbuka untuk caleg. Cukup partainya saja. Dengan demikian perhitungan suara lebih mudah.

"Maka evaluasinya dua hal tadi. Bahwa jangan disatukan. Kemudian jangan lagi terbuka supaya dihitung hanya partainya. Supaya partai juga memilih orangnya yang baik. Karena banyak isu tentang biaya yang besar," ujar JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (13/4).

Dia juga menyarankan agar fokus menyederhanakan proses pemilu. Terkait kabar yang menyebutkan bahwa sistem Pemilu ke depan akan menggunakan proses pemilihan elektronik, JK menilai seluruh sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Manual pun memiliki kekurangan.

Sistem elektronik berpeluang diretas. JK mencontohkan pemilu di Amerika yang mencurigai Rusia. Setelah itu India, yang saat itu melakukan e-voting. Sistem yang sudah berjalan 10 tahun itu akhirnya dihentikan dan India memilih kembali menggunakan sistem manual.

"Kenapa kembali ke manual karena keraguan juga tentang isinya. Jadi semua ada kelebihannya, kekurangannya. Tapi yang lebih penting sederhanakan dulu sistem pemilunya," kata JK.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan sistem Pemilu yang berjalan saat ini menjadi penyebab meninggal petugas KPPS.

"Kerumitan sistem pemilu, kecapean, tanpa istirahat dan di ruangan terbuka serta jangan lupa, stres itu. karena ketua ketua KPPS ini kan di desa desa, belum tentu dia betul betul memahami sistem ini yang rumit, bisa bingung dia."

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Skenario Cagub Jakarta Lawan Kotak Kosong, PKB: Ada Keinginan Kerja Sama Dimulai dari Pilkada
Skenario Cagub Jakarta Lawan Kotak Kosong, PKB: Ada Keinginan Kerja Sama Dimulai dari Pilkada

Wacana itu disebut-sebut akan dilakukan koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres

Saksi dari KPU Pengembang Aplikasi Sirekap dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana Asnar

Baca Selengkapnya
VIDEO: Baleg DPR Sepakat Pilkada Jakarta Tidak Lagi Rasa Pilpres
VIDEO: Baleg DPR Sepakat Pilkada Jakarta Tidak Lagi Rasa Pilpres "Tak Ada Dua Putaran Seperti 2017"

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan

JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet
JK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet

Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup,  Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya