Fadel soal 'surat sakti' Setnov: Namanya juga berharap

Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) mengirimkan 'surat sakti' dari balik tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat yang ditulis pada Selasa (22/11) itu meminta agar dirinya tak disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melengserkannya sebagai Ketua DPR dan mencopotnya sebagai anggota DPR.

Dalam surat juga meminta kepada DPP Partai Golkar untuk tidak adanya pergantian posisi Ketua Umum. Menanggapi surat tersebut, Politikus Senior Partai Golkar Fadel Muhammad menilai hal yang wajar.

Namun, dia menanggapi bahwa lewat surat itu menjadi langkah baru dari Setnov untuk berharap agar tak dilengserkan dari dua jabatan itu.

"Namanya juga dia berharap sesuatu. Saya enggak bisa melarang," kata Fadel saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/11).

Menurut Fadel, dia mendapatkan informasi bahwa DPP Partai Golkar akan menuruti permintaan surat dari Setnov tersebut. Maka, dia menyebut posisi Ketua Umum Partai Golkar akan terus diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt) sampai ada kejelasan soal status hukum dari Setnov.

Seperti diketahui, Setnov kembali mengajukan praperadilan atas status tersangka untuk kedua kalinya. Sidang perdana praperadilan akan digelar pada 30 November mendatang di PN Jakarta Selatan.

"Akan ikut di surat itu jadi menunjuk Plt terus sampai praperadilan," kata Fadel.

Asal usul 'surat sakti'

Fadel mengatakan mendapatkan informasi dari DPP Partai Golkar terkait asal usul surat tersebut. Dia mengatakan, awalnya DPP Partai Golkar memberi tahu sang ketua umum bahwa DPP akan menggelar rapat menentukan nasibnya sebagai ketua umum. Setelah diberi tahu terkait hal tersebut, Setnov langsung menulis surat yang ditulis oleh tangannya langsung itu.

"Saya dengar katanya ada permintaan dari temen-temen di DPP. Mereka (DPP) menanyakan apa yang mesti dibuat padahal dia (Setnov) sakit. Kemudian duduk-duduk mungkin panggil ajudannya dia tulis, dan dia tulis sendiri. Saya juga tahu tulisan dia, saya pernah jadi atasan dia kan. Saya dulu Bendum Golkar, dia wakilnya, jadi saya tahu," ujarnya.

Seperti diketahui, surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Isinya meminta agar tidak digelar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melengserkannya sebagai Ketua DPR dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Berikut petikan surat dari Novanto.

"Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan."

Surat kedua ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Isinya instruksi agar tidak ada pergantian ketua umum partai. Namun untuk sementara, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar dan dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin. (mdk/rzk)