Fadli Zon: Budi Waseso dicopot, Jaksa Agung juga harus diganti!
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut berkomentar tentang kabar pencopotan Komjen Pol Budi Gunawan dari Bareskrim Polri. Menurut dia, kabar ini sangat bermuatan politis, apalagi Budi Waseso tengah gencar mengusut kasus korupsi.
Fadli menilai tak masuk akal jika Budi Waseso dicopot hanya karena dianggap mengganggu situasi ekonomi yang melakukan pengusutan kasus korupsi di Pelindo II. Menurut dia, Jaksa Agung HM Prasetyo lebih layak dicopot jika hanya karena alasan mengganggu situasi ekonomi yang sedang sulit.
"Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung," kata Fadli dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (3/9).
-
Kenapa Anwar Usman dicopot? MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
-
Kenapa Budi Waseso meminta Nadiem Makarim mencabut aturan Pramuka? 'Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka. Di TAP/MPR juga ada, kemudian kita juga kuatkan dengan Keppres. Saya kira kita mengacu pada itu,' kata Buwas usai dikukuhkan menjadi Ketua Kwarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4).
Fadli mencontohkan, tindakan Kejaksaan Agung yang mengusut kasus BPPN tahun 2003 lalu yang malah berdampak pada situasi ekonomi. Termasuk penggeledahan kantor PT Victoria Sekuritas beberapa waktu lalu menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia, membuat investor khawatir ingin menanam modal.
"Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
"Presiden harus konsisten mengambil keputusan. Apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis," kata Fadli Zon.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak pantas apabila seorang hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara.
Baca SelengkapnyaRespons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaEkonom Senior Faisal Basri menyuarakan ajakan untuk mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet Jokowi
Baca SelengkapnyaAda sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaDia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaMasih banyak nama yang lebih kompeten daripada Tommy Djiwandono untuk menggantikan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman sebelumnya dicopot sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait putusan batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPihaknya tengah mementingkan bagaimana cara agar agenda yang disusunnya itu dapat terlaksana.
Baca SelengkapnyaGibran sendiri berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSuharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo mengusulkan agar Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya karena sering cuti untuk kampanye.
Baca Selengkapnya