Fadli Zon Dorong Presiden Tertibkan Pihak yang Usul Penundaan Pemilu
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menduga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menggulirkan isu penundaan pemilu. Maka itu, Fadli meminta Presiden Joko Widodo menertibkan para oknum tersebut.
"Pasti ada oknum yang ingin, seperti ya yang menerima manfaat besar dari situasi ditunda. Itu yang harus ditertibkan oleh Presiden sendiri," ujar Fadli kepada wartawan, dikutip Jumat (22/4).
Fadli sepakat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sudah jelas polemik penundaan pemilu tidak perlu diperpanjang. Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Mayoritas partai politik di DPR menolak penundaan.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Kapan isu tunda pemilu muncul? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
"Harusnya tidak perlu ada polemik lagi karena mayoritas parpol di DPR sudah menyatakan menolak penundaan. Presiden terakhir sudah menyatakan dan kita liat masyarakat dan mahasiswa menolak penundaan," kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Penundaan pemilu merupakan wacana yang berbahaya. Fadli mengingatkan kerawanan membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena ide ini sangat berbahaya. Ini bisa buka kotak pandora. Menunda pemilu buka kotak pandora dan menurut saya sangat rawan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan Presiden Joko Widodo sudah tegas tidak ada penundaan Pemilu 2024. Ia heran jika masih ada pihak yang mendorong-dorong dilakukan penundaan pemilu.
Kata Megawati, Jokowi mengambil keputusan tidak ada penundaan pemilu sudah berdasarkan hasil kajian.
"Ini saya masuk politik. 2024, sudah jelas, presiden sudah jelas bahwa tidak ada penundaan, itu bukan riset? itu masuk riset? di mana? Di organisasi riset inovasi yang namanya Otda. Kalau ndak percaya minta nanti," katanya dalam agenda BRIN dilihat melalui tayangan YouTube BRIN Indonesia, Rabu (20/4).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD blak-blakan, bahaya laten penundaan Pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaFaldo Maldini heran isu lama kembali diungkit oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan usulannya bukan atas perintah siapapun, namun karena melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia
Baca SelengkapnyaDPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai usulan Bawaslu tersebut tidak tepat, apa alasannya?
Baca Selengkapnya