Fadli Zon duga Perindo dukung Jokowi karena kasus Hary Tanoe
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai dukungan Perindo kepada Joko Widodo terkait dengan kasus SMS bernada ancaman kepada Jaksa Yulianto yang menjerat Ketua Umum Perindo Hary Tanoesodibjo. Saat ini, Hary Tanoe telah ditetapkan tersangka atas kasus tersebut.
"Saya tidak mengatakan itu tetapi ada satu pola kecenderungan seperti itu," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).
Fadli menduga, ada kecenderungan pihak-pihak yang berbeda sikap dengan pemerintah dan partai pendukungnya akan mendapat tekanan. Tekanan itu dilakukan dengan menggunakan kasus-kasus hukum. Hukum disebut olehnya telah dijadikan alat untuk menekan atau merangkul pihak tertentu.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Cuma memang ada kecenderungan sekarang ini, banyak orang-orang yang berbeda atau mungkin institusi, lembaga-lembaga bahkan partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan lah," terangnya.
"Tekanan macem-macem termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya," sambung Fadli.
Wakil Ketua DPR ini menyebut pola dari tekanan itu yakni pihak-pihak yang mendukung pemerintah biasanya akan mendapat keuntungan. Sementara bagi pihak yang berlawanan, akan mendapat hukuman.
"Polanya itu seperti stick and carrot kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
HT juga merasa kecewa ketika datang, tidak diperkenankan untuk bertemu Aiman
Baca SelengkapnyaDukungan tersebut diperoleh setelah Ketum PAN menandatangani sekaligus menyerahkan surat rekomendasi kepada Faldo.
Baca SelengkapnyaSebelum gabung sebagai relawan Ganjar, Palti merupakan relawan Pro Jokowi
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud akan memberikan bantuan hukum kepada Palti Hutabarat.
Baca SelengkapnyaHT melihat dan memantau langsung proses penyidikan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong soal netralitas aparat yang menyeret Aiman.
Baca SelengkapnyaHal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaHasto sempat nyeletuk soal klaim Zulhas tentang Jokowi masuk ke PAN.
Baca SelengkapnyaDia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPolisi menangkap Palti dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks terkait rekaman suara
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo di depan Cak Imin, Airlangga dan Zulhas usai deklarasi Prabowo capres.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca Selengkapnya