Fadli Zon dukung Luhut segera dipanggil MKD

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan segera dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Hal tersebut lantaran namanya turut disebut dalam percakapan dugaan pemalakan PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Perlu kesaksian dari Luhut karena banyak disebut," kata Fadli saat dihubungi, Kamis (10/12).

Menurut politikus Partai Gerindra ini, keterangan Luhut diperlukan. Selain itu karena Luhut siap dipanggil MKD maka kemungkinan besar dia memiliki banyak keterangan yang akan disampaikan.

"Bagus-bagus juga untuk diundang oleh MKD. Mestinya kalau bersedia, ada informasi yang menarik," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya Luhut berharap dirinya segera dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk dimintai keterangan. Luhut bakal blak-blakan dalam sidang MKD agar tidak terus menerus menjadi sorotan publik.

"Saya malah minta dipanggil. Kalau bisa diyakinkan lah kalian (wartawan) itu MKD agar mereka bisa undang saya besok, saya datang besok," kata Luhut usai pantau tempat pemilihan suara di Tangerang Selatan, Rabu (9/12).

Jika MKD DPR tidak memanggil dirinya, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini akan menggelar konferensi pers kembali untuk menjelaskan soal kasus pencatutan nama Jokowi. Sebab, saat ini keluarganya merasa terbebani nama dirinya disebut-sebut sebanyak 66 kali.

"Kalau saya enggak dipanggil besok, lusa saya mau bikin konferensi pers karena posisi saya biar clear. Saya enggak mau anak dan istri saya menjadi terbebani karena persoalan ini," ujar dia.

Seperti diketahui, transkrip rekaman utuh yang diduga pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid beredar di media sosial. Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut 66 kali dalam percakapan yang ditengarai terjadi dalam rekaman tersebut.

Selain itu, Luhut disebut sebagai kunci dalam renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang bakal habis pada 2021. Namun sebelumnya Luhut sudah pernah membantah semuanya.