Fadli Zon dukung Menkum HAM kembalikan kisruh Golkar ke internal
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengembalikan konflik internal Golkar ke Mahkamah Partai. Menurut dia, keputusan itu sudah sejalan dengan UU partai politik.
"Kalau memang benar Menkum HAM kembalikan ke internal partai, itu memang sejalan dengan UU. Karena urusan parpol itu urusan internal partai," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).
Fadli menegaskan, memang pemerintah tidak bisa intervensi dalam kisruh internal partai politik. Menurut dia, pemerintah memang hanya bersifat administratif saja.
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Jadi menurut UU parpol, pemerintah tidak bisa intervensi karena masalah internal di selesaikan melalui mahkamah partai. Jadi tindakan pemerintah bersifat administratif, kalau di mahkamah partai sudah selesai maka pemerintah hanya sifatnya administratif tidak bisa mengakui ini itu. Itu kan mahkamah partai yang selesaikan di internal parpol," tegas dia.
Fadli menambahkan, harusnya hal ini juga dilakukan Menkum HAM saat menyelesaikan konflik internal PPP. Namun pada kenyataannya, Menkum HAM justru mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy (Romi) yang sedang berseteru dengan Suryadharma Ali (SDA).
"Ini kejadian di PPP, tidak bisa menandatangani ini terdaftar atau tidak. Tapi yang harus dilihat keputusan mahkamah partai, mahkamah itu yang diakui hasil dari perselisihan atau persengketaan di dalam parpol," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca SelengkapnyaPKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya