Fadli Zon: e-budgeting Jokowi ternyata omong kosong
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo- Hatta Fadli Zon mengkritik mengenai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Predikat tidak baik ini merupakan tanggung jawab Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Selama ini dibanggakan, tapi ternyata tak sesuai faktanya. APBD banyak temuan bermasalah," kata Fadli Zon di The Cone FX Plaza lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, Sabtu (5/7).
Menurutnya predikat WDP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta merupakan kemunduran. Kepemimpinan Jokowi yang penuh pencitraan sebagai faktor utama penyebabnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
"Soal e-budgeting dan e-purchasing ternyata omong kosong. Kalau jalannya baik seharusnya tidak WDP, harusnya rapi," terang dia.
Selain itu, dia juga menilai ketika Jakarta dipimpin Gubernur Fauzi Bowo lebih baik prestasinya. Kepemimpinan Jokowi adalah kemunduran dalam mengelola Jakarta.
"Padahal zaman Foke ( Fauzi Bowo ) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini kan kemunduran, seperti tak naik kelas," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi predikat WDP kepada Pemprov DKI Jakarta. Ada 86 temuan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Predikat ini turun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mendapat predikat WTP. Meski mundur, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang karena dia pun bisa mengetahui kinerja bawahannya yang masih bandel. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaWakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.
Baca SelengkapnyaMPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie menggelar konfrensi pers bertema: Awas Hoaks Pemilu yang digelar Kominfo, Jakarta, Jumat (27/10).
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyindir keras banyak pengusaha infrastruktur suka banting harga agar menang lelang
Baca SelengkapnyaMantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) membantah APBD di zamannya lebih besar dibanding saat Gibran.
Baca Selengkapnya