Fadli Zon Harap Tak Ada Pembatasan Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pemilu
Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon berharap tidak ada pembatasan saksi pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurutnya, untuk mencari keadilan nasional diperlukan banyak saksi.
"Apalagi ini soal masa depan bangsa dan kepemimpinan nasional memang kita perlu memikirkan lebih banyak lagi saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi jangan terlalu dibatasi dengan jumlahnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).
Fadli sadar jika tidak dibatasi sidang akan berlangsung hingga larut malam. Tapi semua itu, lanjutnya, bisa diatasi jika para saksi menyampaikan kesaksian dengan efisien.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Siapa yang hadir di persidangan? Soraya Rasyid tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Perhatian media dan fotografer segera tertuju pada kehadirannya, yang memang sudah datang untuk mengikuti jalannya persidangan.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
"Jadi harusnya tidak dibatasi, tapi lebih efisien saja dalam menyampaikan kesaksian," sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti waktu sidang di MK. Menurut dia, patut dipertimbangkan juga untuk menambah waktu sidang sengketa pilpres dengan merevisi undang-undang yang mengatur waktu sidang di MK.
"Jadi waktu ini mungkin ke depan perlu juga ada pemikiran untuk menambah waktu dengan merevisi UU-nya. Mungkin Minggu atau 14 hari tapi misalnya 21 hari dan sebagainya karena itu terlalu cepat untuk sebuah pilpres kalau ada sengketa," ucapnya.
Sebelumnya, sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah dibuka hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan lalu. Mulai hari Rabu (19/6), agenda sidang masuk pemeriksaan saksi.
Kabag Humas Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan sesuai hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH), jumlah saksi dibatasi 15 saksi dan 2 ahli.
"Sesuai RPH demikian jumlahnya," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Namun demikian, kata Fajar, bila ingin mengajukan saksi tambahan dimungkinkan berkoordinasi ke majelis hakim. Nantinya, sesuai dinamika persidangan, hakim akan memutus usulan penambahan dibolehkan atau tidak.
"Jadi tergantung majelis kalau mau ada penambahan," terang Fajar.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski tidak menyebut siapa sosoknya, namun Todung mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan saksi.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAda 11 saksi dan 7 ahli yang dibawa oleh Timnas Amin. Sebelum sidang dimulai mereka disumpah oleh majelis hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSaat ini TPN Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari 800.000 saksi.
Baca Selengkapnya"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.
Baca Selengkapnya"Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka," kata Jazilul Fawaid
Baca SelengkapnyaKeempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca SelengkapnyaPolri menurunkan sebanyak 377 personel untuk melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) selama proses sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSesuai aturan yang disampaikan di persidangan sebelumnya, jumlah saksi dan ahli yang boleh dihadirkan totalnya 19 orang.
Baca Selengkapnya