Fadli Zon heran KPU tak gubris rekomendasi DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan keheranannya dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mau menuruti hasil Panja Komisi II DPR tentang Peraturan KPU (PKPU) yang memberikan rekomendasi terkait peserta pilkada serentak.

"Sebenarnya kalau tidak mau ganggu, KPU dengan mudah saja terima rekomendasi. Itu tidak ada masalah secara hukum karena semua peserta pemilu sejalan dengan itu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5).

Fadli menegaskan, tidak ada yang bisa mendesak agar keputusan hukum atas parpol berselisih itu harus inkracht. Pasalnya, hal itu merupakan wewenang dari pengadilan.

Apalagi, kata dia, opsi islah juga sulit terlaksana di tengah konflik internal partai yang masih memanas.

"Islah ini jalan yang bagus namun siapa yang bisa menjamin. Dalam keadaan tidak bisa, ada jalan yang lain, yaitu putusan terakhir apa PTUN, pengadilan atau yang lain. Itu juga hanya untuk Pilkada ini saja," tuturnya.

Bahkan, Fadli tak ragu memprediksi akan terjadi konflik sosial berkepanjangan di daerah karena sikap KPU yang tak menuruti rekomendasi tersebut.

"Sehingga jika ada konflik sosial yang panjang di daerah, ini gara-gara KPU karena memang mereka membuat masalah ini tidak selesai. Seolah-olah berlindung di balik UU, padahal itu tidak menyalahi apapun," tegasnya.

Seperti diketahui, ada tiga rekomendasi Komisi II DPR untuk KPU dalam hal penetapan partai politik yang berhak mengikuti pilkada 2015. Pertama putusan Menkum HAM, jika masih bersengketa maka harus menunggu putusan inkracht pengadilan. Kedua jalan islah untuk partai yang bersengketa. Namun jika islah tidak juga ditemukan, maka rekomendasi terakhir yakni putusan terakhir pengadilan jika tahapan pilkada sudah dimulai namun belum ada putusan yang in kracht.

Syarat pertama dan kedua sudah dijalankan oleh Golkar dan PPP yang sedang berkonflik namun menemui jalan buntu. Sementara syarat ketiga, bisa dilakukan apabila DPR dan pemerintah merevisi UU Pilkada dan UU Partai Politik.

Sementara KPU mengatakan, rekomendasi itu bisa dijalankan jika Peraturan KPU (PKPU) dan UU tentang pilkada segera direvisi.