Fadli Zon: Jokowi Rasional Tegur Menteri agar Tak Sibuk Urus Penundaan Pemilu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon menilai, permintaan Jokowi rasional dan harus didukung. Menteri harus kerja sesuai tupoksi.

"Permintaan itu menurut saya logis rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Menurutnya, teguran Jokowi merupakan sebuah langkah yang bijak. Sebab, jadwal Pemilu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah tanggal 14 Februari 2024.

"Artinya selama ini Pak Jokowi sendiri pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan itu yang saya tau, dari menterinya kan yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu," kata Fadli.

Sebaiknya, ujar dia, para menteri fokus untuk menyelesaikan rencana realisasi program-program kedepan. Terlebih, waktunya pemerintahan Jokowi tersisa 2 tahun lagi.

"Jadi menurut saya memang seharusnya demikian, jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.

Seperti diketahui sejumlah menteri sempat menyinggung penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Klarifikasi 3 Pembantu Presiden

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, acara DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) di Istora Senayan, Jakarta. Dia bilang, Presiden Jokowi hadir dalam acara itu karena memang diundang.

"Mengenai tadi pertanyaan mengenai Apdesi jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa, bapak presiden hadir," jawab Pratikno.

Namun, ia menegaskan, saat Presiden Jokowi ada di ruangan acara tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Sehingga, bilapun ada deklarasi dukungan 3 periode di luar pengetahuan Presiden Jokowi.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu diluar pengetahuan kami karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tegas menjawab tidak ada anggaran untuk menyukseskan perpanjangan masa jabatan presiden mampu pemilu. Terlebih, sikap Presiden Jokowi sudah jelas taat konstitusi.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP, mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas," tegas dia.