Fadli Zon: Kesalahan Input Indikasi Kecurangan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai kesalahan input data formulir C1 ke sistem informasi penghitungan suara (Situng) sebagai indikasi kecurangan. Alasannya, kesalahan terjadi berulang dengan angka yang besar.
"Menurut saya sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan bukan kelalaian, tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif," ujar Fadli saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bondjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).
Masifnya kesalahan input sejatinya menurut Fadli harus ada tindak lanjut oleh KPU dengan memverifikasi pihak yang menginput, lokasi input data, sampai pemberian sanksi jika terbukti bersalah.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
Atas penilaiannya itu, Fadli berpendapat Situng sebaiknya tidak dilanjutkan atau diberhentikan sementara sampai proses rekapitulasi dianggap tidak terdapat kecurangan.
Lagipula, kata Fadli, fungsi situng dalam rekapitulasi juga tidak besar karena penetapan KPU atas pemenang pemilih berdasarkan penghitungan manual.
"Toh pada akhirnya yang akan menjadi itungan itu adalah hitungan manual berjenjang," tukasnya.
Sementara itu kedatangan Fadli ke kantor KPU juga diikuti oleh Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Sama halnya dengan Fadli, Riza mengatakan kedatangannya ke KPU untuk meninjau secara langsung bagaimana proses rekapitulasi.
Riza mengatakan pada perhelatan pemilu 2019 secara serentak kecurangan terjadi secara sistematis dan masif. Sehingga ia ingin mempertanyakan sikap KPU atas segala dugaan kecurangan tersebut.
" Di sini juga ingin berkonsultasi dengan KPU terkait langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU menyikapi berbagai pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait adanya kecurangan yang dilakukan di tingkat TPS, PPK, dan sebagainya dan juga kita ingin mendengar berbagai kecurangan yang juga dilakukan sebetulnya yang lebih masif terstruktur dan sistematis sebagai bentuk kecurangan," tandasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kekeliruan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait termasuk ahli teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui kesalahan menginput data dalam sirekap yang disebabkan kesalahan manusia dan sistem.
Baca SelengkapnyaKPU menyatakan bahwa kesalahan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano diunggah ke Sirekap bersifat random seperti hasil Pilpres dan Pileg.
Baca SelengkapnyaPSI menginstruksikan seluruh pengurus, caleg hingga kader untuk mengawal proses perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaPansus Haji mengungkapkan ada potensi intervensi dalam proses input data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaTindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca SelengkapnyaPengajuan renvoi diajukan Kuasa Hukum KPU kala Hakim Isra akan mengesahkan bukti para pihak usai mendengarkan jawaban Termohon
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).
Baca SelengkapnyaKemudian juga termasuk tempat serah terima barang sitaan yang dikatakannya berbeda.
Baca SelengkapnyaKPU menemukan masalah utamanya adalah pada tahap konversi di Sirekap.
Baca Selengkapnya