Fadli Zon: KMP akan bersikap soal Perppu Pilkada Januari 2015
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan jika Koalisi Merah Putih belum bersikap soal Perppu Pilkada. Menurut dia, partai-partai baru akan menentukan sikap pada Januari 2015.
"Saya kira dari parpol-parpol itu belum ada resmi menyatakan sikap akhir politiknya. Sikap resmi akhir itu akan tercermin dalam fraksi dengan menyampaikan pada sidang masa kedua. Jadi, setelah 12 Januari," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).
Begitu juga soal Gerindra, lanjut dia, pihaknya belum menentukan sikap apakah mendukung atau menolak Perppu warisan SBY ini. Namun dia mengakui, jika memang ada kesepakatan untuk mendukung Perppu ini kepada SBY waktu itu.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Bagaimana tanggapan Gerindra soal poster Kabinet Prabowo-Gibran? 'Saya menanggapi poster ini kreatif, orang ngarangnya kreatif. Yang begini-begini ini pasti belum di ini ya,' ungkapnya saat di wawancara, Selasa (26/3).
-
Kapan Gerindra dideklarasikan? Selang satu tahun, Partai Gerindra dideklarasikan, tepatnya pada 6 Februari 2008.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Ya memang ada, artinya ada kesepakatan, waktu itu kan kami semangatnya untuk persatuan. Dua-duanya sistem demokrasi, kami juga melihat sistem ini demokratis. Cuma kami melihatnya kan waktu itu kalau sudah sistem melalui DPRD juga ke sistem yang representatif dan membuat sistem kita lebih murah. Itu dikontrol, jadi dua-duanya ada kelemahan dan kelebihan juga. Jadi, tinggal kami lihat nanti," terang Wakil Ketua DPR ini.
Dia menambahkan, KMP baru akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat terkait Perppu Pilkada ini. Dia yakin, jika KMP satu suara soal Perppu Pilkada dan tidak ada yang berbeda meskipun Golkar sudah menolak sementara PAN mendukung.
"Mungkin minggu-minggu ini (akan ada pertemuan KMP)," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya akan menentukan pasangan yang diusung pada limit waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPAN akan seiring sejalan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaApakah PKS memilih menjadi oposisi atau koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.
Baca SelengkapnyaPernyataan DPW PPP Jawa Timur hanya baru berupa usulan bukan sikap resmi dari DPP PPP.
Baca Selengkapnya"Pokoknya PKB secara moral akan mendukung suksesnya Pemerintahan pak Prabowo," kata Jazilul
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaZulhas Klaim Ridwan Kamil Sudah Disepakati Maju di Pilkada Jakarta, Airlangga Tegaskan Tunggu Survei
Baca SelengkapnyaBelum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya