Follow
Fadli Zon kritik Jokowi lelet hukum mati terpidana narkoba Bali Nine
Merdeka.com - Terpidana narkoba 'Bali Nine' hingga kini belum jelas kapan akan dieksekusi mati. Hal itu diduga akibat banyaknya tekanan dari negara asal terpidana mati kepada pemerintah Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap tegas terhadap terpidana narkoba tersebut. Indonesia harus menunjukkan kedaulatan hukumnya dalam pemberantasan narkoba.
"Presiden sudah beberapa kali mengatakan akan segera lakukan eksekusi hukuman mati dan tidak bisa ditawar lagi, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada. Jangan sampai kita perbanyak musuh di dunia karena dunia internasional semakin memojokkan kita," kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lambat untuk melaksanakan eksekusi mati. Jika ditunda-tunda maka tekanan terhadap Indonesia akan lebih menguat.
"Pemerintah terlalu lamban mutusin eksekusi atau tidak eksekusi mati. Ini sangat bahaya, karena itu membuat segala macam ekses kita di internasional terhambat. Pemerintah harus ambil keputusan cepat," jelasnya.
Dia menjelaskan, selain itu Presiden Jokowi juga akan semakin dikucilkan di forum Internasional. Segala aspek hubungan luar negeri akan terganggu.
"Akibatnya kepentingan nasional kita terancam. Negara yang di forum internasional dikucilkan, presiden tidak mengerti implikasi hubungan luar negeri," tandasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah masih mengkaji hal ini melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
MA mengabulkan permohonan kasasi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.
Baca Selengkapnya
Menurut Budi Gunawan, upaya tersebut tentunya dalam rangka menyelamatkan generasi muda bangsa dari peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca Selengkapnya
Pakar PBB telah meminta pihak berwenang Singapura untuk menyelamatkan terdakwa penyelundupan narkoba tersebut.
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri jengkel dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati Ferdy Sambo.
Baca Selengkapnya
Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi desk pemberantasan narkoba yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Yusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menuntut pidana mati untuk 49 terdakwa kasus narkoba sejak Januari hingga Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca Selengkapnya
MA Anulir Hukuman Mati Ferdy Sambo jadi Seumur Hidup, Jokowi: Kita Harus Hormati
Baca Selengkapnya