Fadli Zon: Laporan korupsi Jokowi diteruskan agar tak mendem
Merdeka.com - Pimpinan DPR akan menggelar silaturahmi dengan mengundang para mitra kerja. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya bakal mengundang Kejaksaan Agung, Polri dan KPK. Kepada mereka, DPR juga akan bertanya tentang kasus hukum yang belum terselesaikan.
Fadli mencontohkan, salah satu kasus yang akan ditanyakan yakni terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri meminta penundaan pelantikan Jokowi, sebelum ada penjelasan dari penegak hukum tentang kasus korupsi Transjakarta. Akan tetapi, kata Fadli, tidak hanya itu saja akan yang akan dibahas.
"Akan kita undang karena itu kan mitra kerja. Salah satu agendanya memang mau menanyakan beberapa kasus karena kemarin ada laporan dari Rachmawati dan kawan-kawan. Tapi bukan hanya soal itu saja tapi soal-soal lain, perkenalan juga," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang proses penegakaan hukum yang ada di KPK, Kejaksaan dan KPK. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus yang mangkrak di tangan penegak hukum.
"Di dalam kesempatan itu akan kita tanyakan, laporan masyarakat akan kita teruskan jadi enggak hanya mendem di sini," imbuhnya.
Fadli menjelaskan, pemanggilan penegak hukum akan dilakukan secara terpisah. Rencananya, agenda akan dilaksanakan pada pertengahan minggu ini.
"Minggu ini, kalau tidak salah Rabu atau Kamis nanti saya cek. Kita akan undang dalam rangka perkenalan dan membahas isu-isu tertentu," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaPadahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya memberikan update pengusutan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPolisi janji akan mengusut kasus ini secara profesional dan sesuai undang-undang yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaKompolnas juga meminta agar Firli lebih baik ditahan, agar proses penyidikan bisa berjalan lancar.
Baca Selengkapnya