Fadli Zon minta Bawaslu adil membolehkan semua eks napi korupsi jadi caleg

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap adil dalam memperlakukan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Jika caleg di daerah lain dibolehkan Bawaslu, maka semua caleg mantan napi korupsi harus dibolehkan mengikuti pemilu.

"Ya sebenarnya kan begini, dalam mengambil satu keputusan itu semua harus adil. Kalau dibolehkan dibolehkan semua, tidak boleh maka tidak boleh semua. Dan ini harus ada aturan yang jelas," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Menurutnya semua warga negara memiliki hak dipilih dan memilih. Terlebih lagi, lanjut Fadli, PKPU larangan mantan narapidana korupsi jadi caleg tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya kira semangat dari KPU untuk masalah caleg yang pernah terlibat korupsi itu semangat itu bagus. Tapi kan harus ada kuat dukungan dari peraturan yang ada di atasnya. Jadi harus bersikap adil juga," ungkapnya.

"Artinya hak warga negara untuk dipilih dan memilih itu jangan sampai direduksi, karena mereka sudah membayar apa yang sudah menjadi dosanya," sambungnya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR meminta Bawaslu bersikap tegas dan adil pada semua caleg. "Kira-kira gitu. Jadi harus berlaku adil. Kalau boleh, boleh semua. Kalau tidak boleh ya tidak boleh semua. Saya kira ini yang harus tegas. Karena kalau ada yang satu boleh yang lain tidak boleh ini ketidakadilan jelas," ucapnya.

Diketahui, Bawaslu Kabupaten Rembang memperbolehkan DPC Partai Hanura M Nur Hasan masuk ke daftar calon sementara Pemilu 2019. Padahal Nur Hasan adalah mantan narapidana korupsi. Di Jakarta, Bawaslu DKI juga mengabulkan gugatan M Taufik yang menjadi caleg Partai Gerindra.