Fadli Zon minta Jaksa Agung dicopot di saat usut kasus Setnov
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle Jaksa Agung HM Prasetyo. Menurutnya sejauh ini Prasetyo tak bekerja efektif meskipun sedang menyelidiki kasus dugaan pidana pertemuan Politikus Golkar Setya Novanto dengan taipan minyak Muhammad Riza Chalid dan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.
"Pak Jokowi harusnya mengevaluasi dan bahkan mengganti jaksa agung ini karena memang tidak perform," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12).
Menurut Plt ketua DPR ini asal Prasetyo dari Partai NasDem tersebut membuat kinerjanya penuh muatan politik. Maka dari itu menurutnya yang terjadi bukan penegakan hukum akan tetapi capaian politik.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemudian dari langkah-langkahnya langkah politis bukan langkah-langkah penegakan hukum. Ya kalau menurut saya, jaksa agung ini karena berasal dari partai politik maka jaksa agung ini banyak agendanya politik. Sehingga tidak konsentrasi pada penegakan hukum secara objektif," tuturnya.
Selain itu bagi politikus Gerindra ini sudah beberapa kali Prasetyo kalah dalam praperadilan. Dia berharap pengganti Prasetyo tidak dari partai politik.
"Karena itu, posisi seperti jaksa agung sebaiknya ditempati oleh orang profesional, mungkin dari karir, jangan dari partai politik, dan akhirnya hukum menjadi alat subordinasi politik," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Effendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca SelengkapnyaSelain mengganti majelis hakim, Nawawi meminta kepada majelis hakim agar kembali menahan Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaBahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca SelengkapnyaEffendi pernah mengingatkan Hasto, bahwa selama ini Jokowi turut membantu menjaga dari KPK periode lalu
Baca SelengkapnyaDia menilai Megawati harus mundur dari ketua umum sebagai bentuk pertanggungjawaban
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon menilai Megawati harus mundur dari ketua umum PDIP
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca Selengkapnya