Fadli Zon minta kasus penyadapan SBY tak dibesar-besarkan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, kasus penyadapan yang dialami Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu dibesar-besarkan. Meskipun, dia juga tak setuju ada orang menyadap dengan sewenang-wenang.
"Kita juga tidak ingin ada penyadapan-penyadapan tapi kita juga tidak ingin masalah ini kemudian menjadi persoalan yang terlalu dibesar-besarkan, jadi proporsional saja," kata Fadli usai acara HUT ke-9 Partai Gerindra di DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (6/2).
Dalam pidato politik Ketua Umum Partai Gerindra sempat membahas terkait penyadapan. Namun, menurut Fadli, penyadapan yang dibahas hanyalah tentang aturan-aturan penyadapan saja.
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Apa yang dibahas Gibran dan SBY? Pada pertemuan tadi, Gibran mengakui banyak masukan dan evaluasi yang disampaikan kepadanya.Masukan tersebut antara lain soal tantangan global yang akan dihadapi ke depan jika dirinya dan Prabowo Subianto menjadi pemimpin Indonesia.
-
Kapan sidang perdana Mentan SYL? Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul yasin Limpo (SYL) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana tanggapan Puan soal pertemuan SBY dan Prabowo dengan Megawati? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan jadi jangan pernah putus asa semuanya pasti masih ada harapan,“ kata Puan, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
"Ya maksudnya kan di kita ini memang belum ada aturan yang sangat baku mengenai penyadapan. Saya kira penyadapan ilegal, itu MK sudah ambil satu keputusan bahwa itu tidak bisa dijadikan alat bukti dan itu menjadi kriminal," jelas Fadli.
Menurutnya, kalau ada pihak yang melakukan penyadapan ilegal merupakan tindak kriminal.
"Kalau ada yang melakukan penyadapan ilegal, jelas itu kriminal. Ini merusak demokrasi dan HAM," ujarnya.
Namun dalam kasus yang menimpa SBY, kata dia, harus ditinjau lebih lanjut.
"Tapi kita akan melihat ini secara proporsional sejauh mana. Pokoknya kita ingin semua sesuai peraturan saja," tambah Fadli.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan tidak ada pembicaraan seputar cawapres maupun Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: Presiden Tidak Mau Mengadu
Baca Selengkapnyaudung berharap Budi Gunawan selaku kepala BIN bisa netral dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.
Baca SelengkapnyaReaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnya