Fadli Zon minta pemerintah tak anggap enteng ancaman krisis ekonomi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta pemerintah beserta jajaran kabinetnya dan lembaga-lembaga independen yang terkait dengan sektor ekonomi Indonesia, untuk menyikapi kondisi perekonomian saat ini secara konservatif.

Fadli menilai, lebih baik pemerintah beserta lembaga-lembaga independen di sektor ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini sebagai kondisi menghadapi krisis.

"Kita tidak bisa menyajikan satu prediksi impian yang tidak punya dasar. Lebih bagus saya menyarankan kita menghadapi ini secara konservatif. Lebih bagus kita menghadapai satu krisis ketimbang kita anggap ini suatu yang business as usual, semuanya bisa dihandle tapi kenyataannya nanti tidak bisa. Jadi lebih bagus kita mempersiapkan itu," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Orang lain juga bertanya?

Fadli mengatakan, pemerintah serta semua pihak seharusnya mulai mengerahkan segala potensi untuk menghadapi ancaman krisis yang sudah mulai terlihat secara global. Salah satu potensi yang dimiliki pemerintah, lanjut Fadli, adalah potensi anggaran tahun 2015 yang masih belum terealisasi. Namun dari kacamatanya, pemerintah justru terkesan melihat ancama krisis ini sebuah hal yang biasa saja.

"Saya melihat sebenarnya kita memiliki potensi itu misalnya sekarang ini bagaimana proses percepatan anggaran yang masih rendah, itu salah satu masalah, di mana letak koordinasi supaya penyerapan ini lebih cepat. Itu salah satu yang ada. Kemudian juga di sektor-sektor lain bagaimana meningkatkan sektor-sektor itu supaya tetap berkembang dan tidak runtuh karena krisis ini," ungkap Fadli.

Fadli juga meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan potensi negatif yang muncul dari para buruh. Ancaman krisis ini, dinilai Fadli sudah mengintai hingga sektor keamanan nasional.

"Terutama yang menjadi concern ini juga masalah buruh pabrik dan kekuatan dari pengusahan juga. Jadi mestinya ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada pertumbuhan jangan kebijakan-kebijakan itu anti atau malah merusak sisi pertumbuhan, ini terkait juga dengan masalah politik, hukum dan keamanan," tutup Fadli.

(mdk/rnd)