Fadli Zon Minta Praktik Dugaan Jual Beli Jabatan Kementerian Diusut Tuntas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari adanya dugaan praktik jual beli jabatan di kementerian lain selain Kementerian Agama. Menurutnya jika memang ada indikasi jual beli jabatan di kementerian lain perlu diusut tuntas.
"Kalau misalnya memang ada satu indikasi-indikasi mendekati kenyataan saya kira ini perlu ada suatu hal yang diselidiki saya rasa ini berkaca dari apa yang terjadi kementerian agama dan kalo ini kemudian terjadi juga di kementerian-kementerian lain saya kira ini perlu ada pengusutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).
Dia mengatakan, adanya jual beli jabatan bisa berbahaya bagi kinerja suatu kementerian. Alasannya karena belum tentu orang yang melakukan jual beli jabatan tersebut memiliki kompetensi yang baik.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang terlibat dalam korupsi proteksi TKI? Dalam upayanya, bersama-sama dengan tersangka I Nyoman Darmanta yang merupakan ASN Kemenaker sekaligus pembuat komitmen pengadaan Proteksi TKI menyenting pelelangan yang dimenangkan oleh PT KIM.
-
Kenapa investasi ilegal berkedok koperasi berbahaya? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
-
Siapa yang mengawasi proses lelang KPK? Setiap tahap dalam proses lelang ini diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak, mengikuti prinsip akuntabilitas.
-
Bagaimana proses lelang KPK dilakukan? Proses lelang barang sitaan KPK dilaksanakan secara transparan dan mencakup berbagai kategori, seperti rumah, kendaraan, serta barang berharga lainnya.
"Jual beli jabatan itu terkait dengan orang-orang yang mungkin tidak punya kompetensi atau bermasalah mereka bisa duduk di jabatan yang penting mengambil keputusan ini menurut saya akan membahayakan di kementerian tersebut," ungkapnya.
Jika orang kementerian tidak memiliki kompetensi, lanjut Fadli, juga akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Dia menjelaskan, pelayanan masyarakat bisa menjadi tidak maksimal.
"Sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan berkurang, kebijakan-kebijakannya akan bias dan saya kira itu dijadikan tempat untuk mencari juga proyek dan sebagainya karena dia membeli jabatan itu," ujarnya.
Diketahui, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi melaksanakan praktik jual beli jabatan hanya terjadi di Kementerian Agama (Kemenag). Menurut dia, saat ini ada 13 kementerian dan lembaga yang tengah membahas Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terkait praktik tersebut.
"Sekarang ini ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang menjalani pemeriksaan KPK," kata Sofian di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/3).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan
Baca SelengkapnyaBoyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.
Baca SelengkapnyaCak Imin bicara pengalamannya ketika menjadi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya"Banyak tugas menempel pada satu orang dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest," tegasnya.
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca SelengkapnyaHeru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.
Baca Selengkapnya