Fadli Zon Nilai Hasil Survei Charta Politika Tak Kredibel
Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon enggan ambil pusing dengan hasil survei Charta Politika yang menyatakan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul dari Prabowo-Sandi. Menurut dia survei tersebut tidak kredibel.
"Ya survei-survei itu seperti saya sering katakan itu tak kredibel, mereka itu merupakan klien dan punya hubungan dengan paslon, kecuali mereka mengatakan independen," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Dia mengatakan lembaga survei saat ini telah menjadi predator bagi demokrasi di Indonesia. Karena, kata dia, kebanyakan lembaga survei bekerja untuk kepentingan seseorang.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Bagaimana metode survei Litbang Kompas? Survei dilakukan Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Metode penelitian yaitu dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian +-2,65 persen.
-
Siapa yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu dan kontestan.
"Jadi mereka dibayar menjadi konsultan politik dan yang dikerjakan itu adalah survei, jadi survei ini satu manipulasi, karena mereka bekerja untuk keuntungan, bukan bekerja secara independen," ungkapnya.
Fadli melanjutkan, hasil perhitungan lembaga survei juga banyak yang meleset dari hasil akhir pemilu. Hal itu, lanjutnya, terbukti dari hasil survei pemilihan gubernur beberapa waktu lalu.
"Lembaga-lembaga survei seperti ini sudah susah dipercaya, dan kegagalannya sudah banyak, di Pilkada DKI, Pilgub Jabar, Pilgub Jateng, menurut saya survei-survei ini sampah lah," jelasnya.
Diketahui, lembaga survei Charta Politika Indonesia, hari ini, merilis hasil penelitian yang terbaru, salah satunya tentang elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan angka 53,6 persen dan Prabowo-Sandi 35,4 persen.
Selain merilis hasil survei terbaru, Charta Politica juga menyajikan hasil ekstrapolasi elektabilitas terhadap kedua pasangan calon. Ekstrapolasi merupakan prediksi hasil akhir terhadap kedua paslon tanpa undicided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan. Hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf tetap unggul. "Ketika dilakukan ekstrapolasi, Jokowi-Ma'ruf menghasilkan perolehan suara 60,2 persen Sementara Prabowo-Sandi 39,8 persen" ucap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi keberadaan lembaga survei yang ada saat ini. Menurutnya, survei bisa dibeli.
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaDirektur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca SelengkapnyaSaidiman Ahmad menilai dugaan publikasi hasil survei lembaga survei mempengaruhi pilihan publik soal calon presiden, salah total.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaPeneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad buka-bukaan cara kerja lembaga survei
Baca SelengkapnyaSetelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya