Fadli Zon Nilai Jokowi Belum Perlu Kementerian Investasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Kementerian Investasi belum diperlukannya pada periode kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia masih memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kan sudah ada BKPM, nanti enggak ada kerjaan itu kementerian investasi. Dinaikkan terus kerjanya apa, siapa yang tahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Dia tidak mengerti apa yang akan dikerjakan kementerian tersebut nantinya. Terlebih saat ini juga sudah ada kementerian yang melakukan lobi politik untuk berbagai macam hal.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Apa saja yang sedang digodok Prabowo untuk kabinet? 'Dari Gerindra sudah ada nama-namanya. Tapi mohon maaf belum bisa di publikasi. Ya kan itu dinamis masih dalam penggodokan,' kata dia.
"Ke luar negeri lobi-lobi begitu? Apa itu kerja apa? Ya walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi apa yang mau dikerjakannya. Kan sudah ada BKPM, sudah ada Kemenlu di seluruh negara yg kita anggap strategis bagi perdagangan kita," ungkapnya.
Dia pun menyarankan lebih baik pemerintah fokus pada kementerian yang ada. Dibanding mengubah-ubah nomenklatur kementerian.
"Kalau mengganti-ganti sekarang berarti dia sebenarnya mengonfirmasi kegagalan-kegagalan lima tahun kemarin," tutupnya.
Sebelumnya, Jokowi membocorkan akan ada kementerian yang dilebur dalam pemerintahannya 2019-2024. Namun demikian, jumlah menteri tetap seperti saat ini yakni 34 kementerian.
Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi.
"Secara jumlah bisa sama, tapi ada kementerian yang dilebur. Misal Menlu juga handle diplomasi ekonomi," ujar Jokowi yang membocorkan hal itu dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil mengaku tidak mengikuti dinamika Golkar, sehingga akan melihat dinamika di Munas.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengaku dirinya fokus mengerjakan tugasnya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
Baca SelengkapnyaBahlil juga menyatakan tidak pergi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, karena memiliki banyak agenda di lembaga penanaman modal yang dipimpinnya.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara terkait kabar Jokowi akan reshuffle Bahlil di IKN.
Baca SelengkapnyaHasil real count sementara KPU, paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua paslon lainnya.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca Selengkapnya