Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon nilai Koopsussgab cuma hamburkan uang negara

Fadli Zon nilai Koopsussgab cuma hamburkan uang negara Fadli Zon. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pelibatan komando operasi khusus gabungan (Koopsussgab) dalam menindak aksi terorisme hanya membuang anggaran negara. Menurutnya, pelibatan TNI sudah cukup yang nantinya diatur di Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Kalau menurut saya sih tidak perlu. Karena sudah ada mekanismenya. Termasuk nanti di dalam undang-undang itu kan diatur mekanismenya pelibatan TNI. Pelibatan TNI nya bagaimana kan sudah ada jalan keluarnya, nanti tergantung kepada Perpres," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Politikus Gerindra ini juga tak yakin tim koopsussgab dapat memberantas terorisme.

Orang lain juga bertanya?

"Ya sekarang saya tanya gunanya apa? Kalau begitu banyak institusi tapi kemudian terorisme juga terjadi. Gunanya apa? Accountabilitynya gimana? Ini kan hanya ngabis ngabisin anggaran saja. Begitu banyak institusi-institusi pemberantasan terorisme, tetapi terorisme ada saja gitu," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu menguatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab semua unsur aparat negara terdapat dalam tubuh BNPT. BNPT juga dapat menjadi wadahnya.

"Seharusnya BNPT kan sudah ada. BNPT ini kan di situ ada polisi, TNI, ada semua pihak, intelijen, itu kan dimaksudkan untuk badan koordinasinya kan. Karena TNI punya sendiri pasukan elite yang bagus bagus itu ya, seperti Kopassus yang sudah terlatih atau Paskhas atau Denjaka gitu ya. Tetapi polisi juga punya Densus dan sebagainya. BIN juga saya kira ada satuannya," ucap Fadli.

"BNPT ini harusnya jadi wadah koordinasinya. Jadi harusnya BNPT yang diperkuat. Nggak perlu ada institusi institusi baru. Karena institusi ini akan overlap siapa yang bertanggung jawab. Jadi ini yang menurut saya harus getting institution right. Institusi institusi ini harus tepat. Jangan kebanyakan institusi tapi kerjanya overlap," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Danpuspom TNI Protes Keras Penetapan Tersangka Kabasarnas oleh KPK: Salahi Ketentuan
FOTO: Danpuspom TNI Protes Keras Penetapan Tersangka Kabasarnas oleh KPK: Salahi Ketentuan

Penetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!

Baca Selengkapnya
VIDEO: OTT di Basarnas, KPK Tegas Libatkan Puspom TNI
VIDEO: OTT di Basarnas, KPK Tegas Libatkan Puspom TNI

KPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Pernyataan Keras Anggota DPR dari PKB Setuju OTT KPK Kampungan: Rugikan Uang Negara
Pernyataan Keras Anggota DPR dari PKB Setuju OTT KPK Kampungan: Rugikan Uang Negara

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Baca Selengkapnya
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW

Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas

Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pertahanan di 2025 Rp155 Triliun
Anggaran Kementerian Pertahanan di 2025 Rp155 Triliun

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya